TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemerintah Pusat mengeluarkan program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Namun, terjadi penolakan dari warga yang seharusnya menerima bansos tersebut.

Baca: 60 Ribu Paket Bansos Tahap II Didistribusikan Kepada Warga di 2 Kecamatan Jakarta Timur

Seperti yang terjadi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020).

Mayoritas Rukun Warga (RW) Kelurahan Pabuaran terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 tersebut, tolak bansos pemerintah pusat.

Dari 17 RW, itu sebagaian besar menolak dengan alasan tertentu.

Bansos pemerintah pusat ditolak, lantaran tidak sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diajukan masing-masing RW.

Dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani sekaligus cap dari masing-masing RW berisi di antaranya para Ketua RW se-Kelurarahan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Mereka sepakat menolak bantuan sosial dari pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan apa yang diusulkan.

Sebanyak 17 RW itu diketahui mengajukan permohonan bantuan sebanyak 9027 KK dan pada kenyataannya yang mendapatkan hanya sekitar 325 KK.

Kemudian, dalam surat pernyataan resmi itu, para Ketua RW ini sepakat tolak bantuan lantaran mengantisipasi kemungkinan terburuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Menyikapi permasalahan tersebut, Lurah Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Romli langsung bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik terhadap para warganya.

Hasilnya, Romli akan tambah bantuan tersebut yang kemudian langsung didistribusikan untuk masyarakatnya yang sangat membutuhkan.

Baca: Senyum Janda Sebatang Kara Terima Bansos dari Pemprov Jateng

"Terkait bantuan sosial, solusinya adalah kita menunggu tambahan bantuan dari yang lain dan Insya Allah tanggal 19 akan didistribusikan," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, Romli menjelaskan bahwa rasa kekeluargaan yang terbangun di lingkungan RW yang berada di Kelurahan Pabuaran sangat bagus.