Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan agar dinas pendidikan daerah dan sekolah menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online atau daring.

Meski begitu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan baru 221 kabupaten kota yang menggelar PPDB via daring, sementara 293 sisanya masih secara luring.

"Yang bisa PPDB Secara daring online ini juga tidak sampai separuhnya 221 kabupaten kota, selebihnya masih luar jaringan sebanyak 293 kabupaten kota," ujar Hamid saat konferensi secara daring, Kamis (28/5/2020).

Sementara itu, sekitar 317 kabupaten kota telah menerbitkan kebijakan PPDB Zonasi. Sisanya sekitar 197 kabupaten kota belum menerbitkannya.

Selanjutnya 177 kabupaten kota mendapatkan bantuan teknis dari Pusdatin Kemendikbud karena tidak bisa menggelar PPDB secara daring.

Baca: Kemendikbud Minta Sekolah yang Tidak Gelar PPDB Secara Daring Perhatikan Protokol Kesehatan

"Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi," tutur Hamid.

Pada skala provinsi, 14 provinsi bakal melaksanakan PPDB secara daring. Diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

Sementara 19 provinsi lain melaksanakan PPDB campuran daring dan luring. Provinsi tersebut diantaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

Baca: Kesiapan Indonesia Hadapi New Normal di Dunia Pendidikan, Pengamat: Tidak Semaksimal yang Diharapkan

Provinsi Papua belum melaporkan sistem PPDB yang diterapkannya hingga saat ini.