Bansos dan Subsidi Listrik Diperpanjang, Pemerintah Harap Masyarakat Tak Terlalu Bergantung
Masyarakat diharapkan tidak lagi ketergantungan terhaap bantuan sosial (bansos) dari pemerintah seiring diberlakukannya new normal.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Miftah
Ada juga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun.
Sementara itu Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun.
Baca: Mensos Dorong Perputaran Ekonomi Masyarakat Lewat Penyaluran Bansos
Baca: Diduga Aniaya Nenek Karena Bansos di Bogor, Ketua RT: Niat Agar Merata Tapi Jadi Sasaran Caci Maki
Diwarnai Persoalan
Sementara itu penyaluran bansos diketahui diwarnai sejumlah persoalan.
Banyak masyarakat menyampaikan aduan kepada Ombudsman RI terkait carut marutnya penyaluran bansos.
Dikutip dari Kompas.com, Ombudsman mencatat, sejak 29 April hingga 29 Mei, ada 817 aduan warga yang berkaitan dengan bansos dari total 1.004 pengaduan yang masuk.
Warga banyak melaporkan terkait ketidakmerataan bantuan hingga prosedur yang dinilai tidak jelas.
Selain itu, banyak warga terdaftar yang tidak menerima bantuan.
Ada pula laporan warga yang kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak memiliki KTP setempat.
"Berdasarkan substansi, laporan paling banyak terkait dengan bantuan sosial. Sebanyak 81,3 persen laporan kepada Ombudsman terkait bansos atau 817 pengaduan," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2020).
Amzulian mengungkapkan ada pula 149 aduan terkait ekonomi dan keuangan.
Selain itu ada 19 aduan terkait pelayanan kesehatan, 15 aduan terkait transportasi, dan 4 aduan terkait keamanan.
Adapun dinas sosial di berbagai daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan warga ke Ombudsman.
"Instansi yang paling banyak dilaporkan karena tadi terkait bansos, yang tertinggi adalah dinsos sebanyak 53,1 persen," ujar Amzulian.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.