"Kebijakan Rapid Tes berbiaya mahal dan ini sangat merugikan calon penumpang, sebab tidak semua penumpang orang kaya," ungkapnya.

Menurut Sholeh, jika penumpang kapal laut tentu kategori bukan orang mampu.

"Sebab jika punya uang dia akan naik pesawat bukan naik kapal laut," kata Sholeh. 

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Sholeh juga menyoroti sejumlah maskapai penerbangan yang turut menyediakan layanan rapid test.

Baca: Kemenkes Sudah Tetapkan Batas Harga Rapid Test Covid-19, Tertinggi Rp 150.000

Bahkan, sejumlah maskapai menawarkan harga jauh di bawah rata-rata biaya di rumah sakit.

"Sekarang dengan banyak maskapai seperti Garuda, Lion Air dan City link yang juga mengadakan rapid test sampai berbiaya murah, rapid test berubah dari soal kesehatan menjadi persoalan administrasi," kata Sholeh.

"Ini sangat berbahaya, sebab maskapai bukan rumah sakit, maskapai bukan laboratorium kesehatan, sehingga tidak punya kewenangan menggelar rapid test," ungkapnya.

Sholeh pun berharap Ombudsman dapat segera menindaklanjuti aduan yang diajukannya.

"Kami meminta supaya Ombudsman segera melakukan investigasi ini agar kebijakan rapid test bagi penumpang dihapus," tandasnya.

Kemenkes Tetapkan Tarif Tertinggi Rapid Test

Melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/2875/2020, pemerintah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antibodi untuk mendeteksi virus Corona (Covid-19).

Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Test Antibodi adalah Rp 150.000,-.

Batasan tarif tertinggi ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan Rapid Test secara mandiri.

Dijelaskan pula bahwa pemeriksaan Rapid Test Antibodi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.