"Jangan sampai orang tetap datang ke Jakarta atau ke Jawa. Ini yang artinya jadi setengah-setengah," tegas Dicky.

Bahkan, ia juga mengkritik penamaan PPKM yang bisa memicu kesalahpahaman di masyarakat.

Ia menjelaskan, seharusnya sejak awal pemerintah tetap menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

"Bentuknya bukan PSBB, ini juga saya kritik ya, harusnya PSBB. Karena kalau bicara lockdown itu ya PSBB regulasinya."

"Kalau PPKM ini jadi setengah-setengah, inilah yang bahaya karena ada pemahaman di masyarakat terkait pengetatan berubah-ubah," tambahnya.

Dicky menekankan, jika pemerintah ingin perpanjangan PPKM ini menjadi efektif, dosis dan durasinya harus disesuaikan.

Baca juga: Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perluas Kebijakan PPKM di Luar Jawa dan Bali

Bila tidak, maka perpanjangan PPKM ini menurutnya menjadi kurang efektif.

Padahal, pandemi Covid-19 di Indonesia ini masih belum sampai kepada puncak terburuk.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemberlakuan PPKM lebih ditingkatkan lagi.

"Ingat (pandemi) ini masih lama, ini belum puncak, Indonesia belum sampai yang terburuk."

"Dalam merespon suatu pandemi lebih baik lebay daripada abai," jelas Dicky.

Daerah di 7 Provinsi ini Perpanjang PPKM

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Penerbitan Instruksi Mendagri ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Minggu (24/1/2021).