TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K Ginting mengatakan pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin secara patungan atau cost sharing.

Alexander mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan vaksinasi dengan cara ini demi mencegah penyebaran virus corona.

"Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang bisa juga menanggulangi secara cost sharing. Ini juga kita tidak tutup untuk persoalan dan penanggulangan dimana terjadi cost sharing," ujar Alexander dalam Webinar dan Rilis Survei SMRC, Selasa (23/3/2021).

Menurut Alexander, skema vaksinasi dengan cost sharing adalah bentuk dari gotong royong.

Sehingga skema vaksin gotong royong tetap digalakan oleh pemerintah demi mengejar target kekebalan kelompok atau herd imunity.

"Cost sharing itu adalah simbol dari gotong royong dan oleh karena itu vaksin gotong royong, vaksin mandiri ini bisa tetap dikelola dan ini tetap dikampanyekan," ucap Alexander.

Baca juga: Rentang Waktu Pemberian Dosis Vaksin Sinovac Diperpanjang Menjadi 28 Hari

Meski begitu, Alexander menegaskan bahwa vaksinasi dengan skema cost sharing ini bukan bentuk lepas tanggung jawabnya pemerintah.

Mengingat, menurut Alexander, pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi gratis untuk masyarakat.

"Tapi bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab. Karena pemerintah tetap mengatakan bahwa ini gratis," pungkas Alexander.