Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5/2021).

“Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat."

"Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini,” ujarnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Baca juga: Kondisi 2 Orang yang Terpapar Varian Corona B1617, WNI Sembuh dan WN India Stabil Dirawat di RS

Setelah Presiden mengumumkan larangan mudik, masih ada sekitar tujuh persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.

“Bahkan sebelum Ramadhan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas."

"Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya,” ungkapnya.

Sehingga, Doni Monardo mengimbau para kepala daerah terutama di Sumatera, untuk melakukan evaluasi secepat mungkin.

Baca juga: Dua Kasus Virus Corona Varian India Ditemukan di Serpong Utara 

Ia juga meminta para kepala daerah tidak terlambat dalam melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus positif tidak melonjak secara eksponensial.

“Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu."

"Setelah adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan, maka RS Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang."

"Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode yang akan datang,” terangnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Covid-19