TRIBUNNEWS.COM - Ratusan warga Madura unjuk rasa memprotes penyekatan yang diberlakukan di Jembatan Suramadu.

Warga yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar aksi tersebut di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6/2021) siang.

Dalam tuntutannya, warga menolak adanya penyekatan dan penerapan tes swab Antigen di Jembatan Suramadu.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo, menilai hal itu wujud tidak efektifnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Windhu memandang lebih baik pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat wilayah aglomerasi.

Baca juga: Sebut PPKM Mikro Tak Efektif, Pakar Epidemiologi Sarankan PSBB Wilayah Aglomerasi

"Orang kerja di Surabaya berasal dari Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya (termasuk Bangkalan)."

"Seharusnya pembatasannya PSBB satu wilayah aglomerasi, di luar itu tidak bisa berpindah wilayah," ungkap Windhu saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/6/2021) malam.

Sehingga, lanjut Windhu, tidak ada perasaan didiskrimasi seperti yang dirasakan masyarakat Bangkalan.

"Contoh di Surabaya, nggak bisa dibiarkan seperti itu, orang Bangkalan merasa didiskriminasi."

"Biar nggak ada perasaan diskriminasi, betul-betul wilayah PSBB sepenuhnya," ungkap Windhu.

Baca juga: Sikapi Usulan Lockdown, KSP: PPKM Mikro Masih yang Paling Tepat

Aglomerasi artinya gabungan dari sejumlah kabupaten/kota yang mana aktivitas masyarakatnya tidak bisa terlepas satu sama lain.

Diketahui wilayah aglomerasi Surabaya terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila).

Tuntutan Warga

Adapun dalam tuntutannya, warga Bangkalan menolak adanya penyekatan dan penerapan tes swab Antigen di Jembatan Suramadu.