Menkes Siap Terima Masukan atas Kontroversi Vaksin Covid-19 Berbayar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Vaksinasi Covi-19 berbayar resmi ditunda.

Meski demikian pro kontra masih saja bergulir.

Seperti halnya dalam rapat dengar pendapat, anggota komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (13/7/2021).

"Itu daya ungkitnya berapa (vaksin berbayar)?

Apakah signifikan? kalau tidak signifikan, ramainya luar biasa, ini enggak jelas," ucap Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh.

Menjawab banyak pertanyaan tersebut, mantan wakil menteri BUMN ini mengaku pusing dengan kontroversi yang ada.

Sebab banyak hal lain yang juga harus ia laksanakan seperti memastikan ketersediaan obat maupun oksigen.

Baca juga: Fraksi PKS Tagih Janji Pemerintah Alihkan Gas Oksigen Industri ke Medis

"Iya ramainya, saya yang pusing juga, Bu, saya juga bilang ke teman-teman, kalau saya bisa meluangkan waktu, saya nih melobi Amerika, China, untuk mendatangkan mesin oksigen yang sangat dibutuhkan atau melobi Swiss untuk mendatangkan obat Actemra, yang susah sekali.

Saya sebenarnya lebih suka ke sana. Tapi inikan tanggung jawab saya, saya mesti menjalankan, saya hadapi," tutur Budi.

Ia memaparkan, pencapaian vaksinasi Gotong royong perusahaan memang belum maksimal jika dibanding vaksinasi program pemerintah.

Namun dengan segala kekurangan dalam sistem yang ada diharapkan pelaksanaan vaksinasi berbayar dapat memberikan hasil yang signifikan.

Budi pun siap menerima segala masukan dan saran atas pelaksanaan vaksinasi ini.

"Belum terlalu tinggi dibandingkan vaksin programnya dengan Segala kelemahan birokrasi kita, dengan segala kelemahan Kementerian Kesehatan, segala kekurangannya saya terima masukannya," ungkapnya.

Sebelumnya Budi menjelaskan awal pula kebijakan vaksinasi berbayar ini.