Sepanjang penularan itu masih terjadi, kata dia, maka virus covid-19 akan tetap ada.

Akan tetapi apabila masyarakat sudah saling jaga jarak dan tidak ada penularan sesama manusia, kata dia, maka virus covid-19 lambat laun juga akan hilang.

"Pemahaman inilah yang harusnya hadir di masyarakat dan kita pemerintah harusnya jangan mendikte, tetapi bagaimana kita menggunakan berbagai stakeholder kelompok elit yang ada di masyarakat, untuk bisa membahasakannya dengan bahasa budaya mereka, dan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, tentu ini harus sampai," kata Alex.

Ia pun sempat menyinggung adanya benturan antara aparat dengan masyarakat terkait penerapan PPKM darurat khususnya pedagang.

Menurutnya hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pemahaman.

Para pedagang, kata dia, menganggap kalau ada antrean baru bisa dikategorikan sebagai kerumunan.

"Padahal tukang bakso didampingi tukang teh botol didampingi lagi tukang jualan lainnya itu juga kerumunan. Oleh sebab itu sebetulnya juga harus dipahami. Mereka boleh berjualan makanan, tetapi antara sesama pedagang juga harus jaga jarak.

Jadi bukan hanya konsumennya yang jaga jarak, tetapi sesama mereka juga harus jaga jarak. Pesan ini tidak sampai. Sehingga akhirnya mereka duduk beramai-ramai di situ, dan kemudian masih ada tempat duduk," kata Alex.

Alex mengatakan semua hal tersebut tidak mungkin bisa diatur dalam instruksi Mendagri terkait PPKM.

Oleh sebab itu, pimpinan di wilayahnya masing-masing lah yang perlu melakukan inteevensi agar di satu sisi tidak merugikan pedagang namun di sisi lain juga tidak membahayakan dan meningkatkan rantai penularan.

"Tentu kepala wilayah ini harus bisa mengerti karakter masyarakatnya. Kalau di daerah kabupaten, kecamatan itu memang semuannya jualan buah, ya itu yang harus bisa dilakukan berbagai macam intervensi yang tidak merugikan orang juga, tetapi tidak membahayakan juga dalam rantai penularan covid. Oleh karena itu memang komunikasi inilah yang harus disampaikan," kata Alex.