Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Mensos Jelaskan Soal Adanya Warga Yang Belum Terima Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, terkait masih adanya warga yang belum atau tidak menerima bantuan sosial (Bansos) selama pandemi

Mensos Jelaskan Soal Adanya Warga Yang Belum Terima Bansos
Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga mengantre untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (25/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan BST periode Mei dan Juni 2021 sebesar Rp 600 ribu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, terkait masih adanya warga yang belum atau tidak menerima bantuan sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19.

Risma menyebut, hal itu terjadi karena usulan data penerima bansos merupakan usul dari pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Risma saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan terkait Perpanjangan PPKM Level 4 di Istana Negara, Senin (26/7/2021).

"Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah, jadi usulan penerima bantuan sosial kita serahkan kepada daerah," kata Risma.

Baca juga: DAFTAR Bansos saat PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Besaran dan Jadwal Penyaluran, BST hingga BLT UMKM

"Kami tidak melakukan verivali (verifikasi dan validasi,red) jadi kami hanya cek kecocokan dengan data kependudukan, oke begitu cocok maka kemudian kita terima," tambahnya.

Risma mengatakan, sesuai dengan UU tersebut, maka verivali data merupakan kewenangan daerah. Sehingga, bagi warga yang tak menerima Bansos karena Pemda tak memberikan usulan kepada Pemerintah Pusat.

Mantan Walikota Surabaya ini pun mengatakan, adanya pertanyaan mengapa data penerima dihapus.

Kata Risma, ternyata setelah dicek yang menghapus data tersebut adalah pemerintah daerah.

"Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu ini kenapa dihapus, ternyata setelah kita cek ternyata daerah yang menghapus bukan kami yang menghapus. Jadi seperti itu, jadi kita kembalikan sesuai amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin," jelas Risma.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga seminggu ke depan tepatnya dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. 

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas