Aturan Makan 20 Menit, Ketua DPR Puan Minta Pemerintah Jelaskan
Puan menilai pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya aturan makan di warung maksim
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti beberapa perubahan kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait PPKM.
Menurutnya perubahan kebijakan itu harus bisa mendapat dukungan, atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.
Puan menilai pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan, kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Baca juga: Aturan Waktu Makan Dibatasi 20 Menit, Ketua Koordinator Warteg Nusantara: Menambah Repot Kami
Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.
“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” jelas dia.
Puan melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” kata Puan.
Antisipasi tersebut, kata Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku.
Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.
“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” kata mantan Menko PMK ini.
Puan mejelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.
“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” kata Puan.
Selain itu, kata Puan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.
“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” pungkasnya.