Tribun

Virus Corona

Aturan Makan 20 Menit, Ketua DPR Puan Minta Pemerintah Jelaskan

Puan menilai pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya aturan makan di warung maksim

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Aturan Makan 20 Menit, Ketua DPR Puan Minta Pemerintah Jelaskan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Suasana di Warteg Warmo Tebet Jakarta Selatan yang mulai melayani makan di tempat, Senin (26/7/2021). Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang berlaku dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 membolehkan warteg untuk melayani makan di tempat selama 20 menit untuk setiap pembeli. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti beberapa perubahan kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait PPKM.

Menurutnya perubahan kebijakan itu harus bisa mendapat dukungan, atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Puan menilai pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan, kepada wartawan, Selasa (27/7/2021). 

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya. 

Baca juga: Aturan Waktu Makan Dibatasi 20 Menit, Ketua Koordinator Warteg Nusantara: Menambah Repot Kami

Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” jelas dia. 

Puan melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” kata Puan.

Antisipasi tersebut, kata Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas