Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mahfud MD: Minimnya Serapan Anggaran Covid-9 di Daerah Disorot Presiden

Mahfud MD mengatakan Jokowi mencatat hingga akhir Juli ini mayoritas pemerintah daerah baru menggunakan sekira 20% anggaran tersebut.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Mahfud MD: Minimnya Serapan Anggaran Covid-9 di Daerah Disorot Presiden
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti minimnya serapan refocussing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di daerah.

Mahfud MD mengatakan Jokowi mencatat hingga akhir Juli ini mayoritas pemerintah daerah baru menggunakan sekira 20% anggaran tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam rapat kabinet terkait bantuan sosial di Istana Negara.

"Bansos nanti kita awasi, karena tadi kami juga baru rapat sebelum ke sini, ada rapat. Salah satu keluhan itu, catatan presiden yang tadi disampaikan ke para menteri, anggaran refocussing di daerah-daerah itu, belum ada yang menyerap lebih dari 20%. Ini sudah akhir Juli. Baru sedikit sekali," kata Mahfud dalam dialog virtual bersama para pengurus dan pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan dalam hal tersebut pemerintah sedang memikirkan cara menghadapi dilema terkait hal tersebut.

Baca juga: Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BIN Lakukan Akselerasi Vaksinasi Covid-19 di Gowa

Dilema tersebut yakni jika aturan pencairan dana dilonggarkan maka pertanggungjawabannya sulit dilakukan dan berpotensi untuk disalahgunakan.

Berita Rekomendasi

Namun demikian, jika aturan diperketat maka pemerintah daerah sulit untuk bergerak.

"Tapi kalau rigid, diperketat mereka tidak bergerak, padahal rakyatnya butuh cepat," kata Mahfud.


Indonesia Masih Catat Kasus Kematian Harian Tertinggi di Dunia

Angka kematian Harian akibat Covid-19 di Indonesia masih tertinggi di dunia pada Rabu (28/7/2021).

Melansir data dari laman Worldometers, Kamis (29/7/2021) pukul 09.12 WIB, Indonesia berada di posisi teratas, nomor satu di dunia dengan tambahan kasus kematian baru akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Worldometers mencatat orang meninggal akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir di Indonesia sebanyak 1.824.

Baca juga: Tinjau Tempat Isoter di Klaten, Ketua Satgas Ingin Pengendalian COVID-19 Terintegrasi Hulu ke Hilir

Di bawah Indonesia, Brasil mencatat tambahan kasus kematian baru sebanyak 1.366 orang.

Kemudian disusul Rusia 798, India 641 dan Afrika Selatan 520.

Sementara untuk kasus harian kali ini tercatat Indonesia berada di posisi ketiga di dunia, yakni sebanyak 47.791 orang.

Baca juga: 10 TANYA JAWAB Terkait Varian Covid-19 Delta dan Delta Plus, Apa Saja Gejalanya?

Posisi teratas adalah Amerika Serikat (AS) 84.534, dan Brasil 48.443.

Di bawah Indonesia, India sebanyak 43.211 dan Iran 33.817.

Untuk kasus sembuh dari Covid-19, Brasil berada di posisi teratas 63.484, dan Indonesia 43.856.

Kemudian diikuti India 38.732 orang, Amerika Serikat (AS) 25.127 dan Rusia 20.579.

Masih berdasarkan data yang sama, Indonesia mencatat total kasus positif sebanyak 3.287.727 orang.

Baca juga: Limbah Medis Covid-19 Capai 18.460 Ton, Paling Banyak di Pulau Jawa

Kemudian 2.640.676 orang sembuh dan 88.659 orang meninggal akibat Covid-19 hingga saat ini.

Sejauh ini Worldometers mencatat total kasus positif di dunia sebanyak 196.648.816 orang.

Sementara kasus sembuh sebanyak 178.080.174 orang dan 4.202.810 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Kasus aktif di dunia mencapai 14.365.832 orang.

Untuk total kasus tertinggi di dunia, Amerika Serikat (AS) sebanyak 35.487.490, disusul India 31.526.622 dan Brasil 19.797.516. 

Usulan Vaksin Jadi Syarat Beraktivitas di Kantor dan Pusat Perbelanjaan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku menampung usulan soal vaksinasi jadi syarat melaksanakan kegiatan atau aktivitas baik di lingkup perkantoran atau pengunjung yang ingin masuk pusat perbelanjaan.

"Saya kira itu salah satu usul yang nanti akan dipertimbangkan. Apakah memang kalau pabrik berjalan, harus vaksin dulu semua, kemudian perkantoran. Usul itu akan kita pelajari," terang Riza kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Ia juga menyebut usulan ini juga akan dipelajari dan dibahas bersama Satgas Covid-19 tingkat nasional dan pemerintah pusat.

Baca juga: Wamenag Minta Penyuluh Agama Intensifkan Edukasi Vaksinasi ke Masyarakat 

Namun Riza menegaskan apapun syaratnya nanti, vaksinasi bagi masyarakat harus berjalan sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

"Semua masukan apapun dari warga tentu kami akan tampung, kami akan pelajari, nanti kita akan usulkan bersama dengan satgas Covid pusat dan pemerintah pusat," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas