Sebelumnya, dugaan pemotongan bansos di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, sudah mencuat, bahkan penyidik Mabes Polri akan dilibatkan dalam penyelidikan dalam penyelewengan program keluarga harapan (PKH) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) di Lumajang itu.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq pun mengaku, bahwa hasil pengamatannya banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian bansos.

Untuk itu, Thoriqul meminta agar jajaran pemda diberi kesempatan untuk ikut mengawasi implementasi regulasi pencairan bansos di lapangan.

"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma agar mulai sekarang para camat, kepala desa, teman-teman PKH mendata dan penerima PKM harus dipampangkan di balai desa.

Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," ujar Thoriqul. (Tony Hermawan)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Risma Makin Ngamuk, Ada Ribuan KKS di Lumajang Belum Diserahkan ke Warga Calon Penerima Bansos