Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- World Health Organization (WHO) menyebut, pengungsi dan migran lebih mungkin mengalami beban infeksi Covid-19 yang lebih tinggi dan secara tidak proporsional terwakili dalam kasus, rawat inap, dan kematian.

Baru-baru ini, WHO mengeluarkan pedoman tentang National Deployment and Vaccination Plans (NDVPs) atau Rencana Penerapan dan Vaksinasi Nasional.

Pada 31 Agustus 2021, WHO menerbitkan Panduan Interim 'Imunisasi Covid-19 dalam pengungsi dan migran: prinsip dan pertimbangan utama'.

Baca juga: BPBD Kabupaten Lebak Bangun Pos Pengungsian untuk Korban Kebakaran di Badui Luar

Baca juga: Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Sarankan Biaya Penanganan Long Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Mengutip laman resmi WHO, dokumen tersebut memberikan informasi tentang tantangan dan hambatan utama untuk mengakses layanan vaksinasi, seperti stigma, pengucilan dan ketidakpercayaan, yang mengakibatkan rendahnya pengambilan vaksin dan keraguan; kurangnya sarana dan informasi keuangan; ketakutan mengenai biaya, keamanan dan deportasi atau penahanan.

Berikut panduan sementara vaksinasi untuk migran dan pengungsi seperti dikutip dari laman Covid-19.go.id :

1. Praktik yang baik dan menyoroti prinsip dan pertimbangan utama yang berasal dari hak dan kebijakan serta praktik untuk memastikan bahwa pengungsi dan migran memiliki akses yang sama untuk melakukan vaksinasi COVID-19.

2.Hambatan yang mencegah mereka mengakses layanan ditangani dengan benar.

3. Prinsip dan pertimbangan termasuk memastikan akses universal dan setara terhadap vaksin COVID-19 bagi pengungsi dan migran tanpa memandang status migrasi, dengan akses yang sama dengan warga negara.

4. Mengatasi hambatan yang mencegah pengungsi dan migran mengakses layanan vaksinasi COVID-19 dan perjalanan internasional.

5. Mempromosikan penyerapan vaksin dan mengatasi keraguan vaksin.

6. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi vaksinasi Covid-19 dan meningkatkan komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan melawan informasi yang salah.

7. Mengembangkan pendekatan inovatif dan strategi vaksinasi untuk pengungsi dan migran yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Baca juga: Menaker: Pengawasan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Paripurna

Baca juga: Penumpang Pesawat dari Luar Negeri Didominasi Pekerja Migran asal Indonesia

WHO mengungkapkan, pengungsi dan migran tetap berada di antara anggota masyarakat yang paling rentan dan sering menghadapi xenofobia; diskriminasi; kehidupan, perumahan, dan kondisi kerja yang buruk; dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, meskipun masalah kesehatan fisik dan mental sering terjadi.

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tantangan tambahan baik dalam hal peningkatan risiko infeksi dan kematian yang dialami oleh pengungsi dan migran.

“Menyoroti ketidakadilan yang ada dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pengungsi dan migran juga menderita dampak ekonomi negatif dari penguncian dan pembatasan perjalanan,” kata WHO.

Pengungsi dan migran harus dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri dan penduduk setempat.

Mereka memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, dan negara berkewajiban untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan yang sensitif bagi pengungsi dan migran.