Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, VIENNA - Austria menempatkan jutaan orang yang belum divaksinasi virus corona (Covid-19) sepenuhnya dalam sistem penguncian (lockdown) pada Senin waktu setempat.

Ini dilakukan untuk menangani lonjakan kasus infeksi ke tingkat rekor tertinggi.

Pernyataan ini disampaikan Kanselir Austria Alexander Schallenberg pada hari Minggu kemarin.

Baca juga: Warga Austria Diundang Ke Istana Kepresidenan untuk Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Dituduh Bayar Media Untuk Poles Berita, Kanselir Austria Sebastian Kurz Diusut Kejaksaan

Dikutip dari Channel News Asia, Senin (15/11/2021), Eropa kembali menjadi pusat pandemi Covid-19, mendorong beberapa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan lockdown.

Sekitar 65 persen populasi di Austria telah divaksinasi secara penuh, angka ini merupakan salah satu tingkat terendah di kawasan Eropa barat.

Banyak orang Austria yang skeptis terhadap vaksin Covid-19, pandangan ini pun didorong oleh Partai Kebebasan sayap kanan, yang merupakan terbesar ketiga di parlemen negara itu.

Sementara Belanda, tengah menghadapi lonjakan kasus infeksi dengan memberlakukan lockdown pada sebagian wilayah namun berlaku untuk semua warganya.

Perlu diketahui, pemerintah Austria yang dipimpin konservatif mengatakan ingin menghindari pembatasan lebih lanjut pada mereka yang telah divaksinasi penuh.

"Kita harus menaikkan tingkat vaksinasi. Ini sangat rendah," kata Schallenberg dalam konferensi pers saat mengumumkan langkah baru itu.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah melakukan video call dengan gubernur dari sembilan provinsi di Austria.

Mereka yang berusia 12 tahun ke bawah nantinya akan dibebaskan dari aturan lockdown ini.

Sedangkan mereka yang tidak divaksinasi, hanya dapat meninggalkan rumah untuk sejumlah alasan terbatas seperti pergi bekerja atau berbelanja kebutuhan pokok.

Menteri Kesehatan Austria, Wolfgang Mueckstein mengatakan pada konferensi pers bahwa awalnya aturan ini akan diberlakukan selama 10 hari terakhir.

Banyak pejabat, termasuk politisi di dalam partai konservatif dan aparat kepolisian, telah menyatakan keraguan mereka bahwa lockdown semacam itu dapat ditegakkan secara benar, karena hanya berlaku untuk sebagian populasi.

Schallenberg dan Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer pun menekankan bahwa nantinya akan ada pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh polisi.