Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pakar Epidemiologi Sebut PPKM Harus Tetap Ada Sampai Status Pandemi Covid-19 Dicabut

Ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menyebut Indonesia telah memiliki modal menghadapi Covid-19.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pakar Epidemiologi Sebut PPKM Harus Tetap Ada Sampai Status Pandemi Covid-19 Dicabut
Istimewa
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dr Windhu Purnomo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menyebut Indonesia telah memiliki modal menghadapi Covid-19.

Dibandingkan tahun lalu, Windhu mengatakan masyarakat Indonesia telah mempunyai imunitas yang berbeda.

Selain itu, menurut Windhu pemerintah juga telah memiliki modal lain yaitu instrumen penilaian situasi.

"Yang sudah di dalam 6 indikator berdasarkan pada acuan WHO. Ditambah cakupan vaksinasi dan assessment situasi. Itu senjata. Ketiga adalah aplikasi Peduli Lindungi," kata Windhu dalam diskusi virtual, Senin (14/2/2022).

Assessment situasi kata Windhu dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat situasi pandemi Covid-19 terkini baik di tingkat daerah maupun provinsi.

Kemudian, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menurutnya harus selalu ada.

Baca juga: Berharap Cakupan Vaksin Covid-19 Hingga 100 Persen, Dapat Geser Status Pandemi Menjadi Endemi

Berita Rekomendasi

PPKM menurut dia menjadi dasar dari leveling assessment situasi.

"Jadi terus ada. Kalau ada sebuah daerah mampu terus mempertahankan posisi terus di level satu, karena kasus konfirmasi rendah, rawat inap rendah, kematian rendah, positivity rate rendah, treacing bagus, BOR rendah, vaksinasi bagus ya level satu," katanya.

Kebijakan sesuai level menurut Windhu sebagai reward bagi masyarakat.

Baca juga: Update: Angka Keterisian RS Covid-19 Secara Nasional Naik Jadi 31 Persen

Namun, dalam penerapannya harus lebih hati-hati khususnya di daerah aglomerasi.

"Jadi PPKM saja sampai pandemi selesai. Selain itu kebijakan mengikuti status epidemolog dan kapasitas respons dari daerah itu," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas