Pemerintah Perlu Lakukan Pemerataan Akses Vaksin Covid-19 pada Masyarakat Adat
Wiku Adisasmito pada Senin (13/6/2022) menyatakan, Bali dan mayoritas provinsi di Indonesia masih menunjukkan tren penurunan kasus.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Malvyandie Haryadi
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mendorong pemerintah menuntaskan vaksinasi untuk semua kalangan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan ketercakupan vaksin pada masyarakat adat kelompok rentan dalam memutuskan perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.
Menurut Koordinator Koalisi, Hamid Abidin, cakupan vaksinasi pada kelompok rentan dan masyarakat adat penting dipertimbangkan oleh pemerintah.
Sebab, kondisi di kedua kelompok ini bisa menjadi ukuran seberapa merata penanganan COVID-19.
“Masyarakat adat tinggal di wilayah terpencil, kalangan disabilitas umumnya minim akses kesehatan. Kondisi dua kelompok ini patut dipertimbangkan pengambil kebijakan,” ungkap Hamid pada keterangan resmi, Selasa (14/6/2022).
Di sisi lain, Ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Annas Radin Syarif, mengatakan pemerataan akses kesehatan, termasuk vaksinasi sangat penting.
Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri dari suku bangsa yang majemuk.
Ia pun mendorong adanya pemerataan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang inklusif pada masyarakat adat, sebelum mengubah status menjadi endemi.
Annas mengkhawatirkan, jumlah cakupan vaksinasi nasional ini banyak terkonsentrasikan di wilayah pusat kota atau kabupaten.
“Pemerintah kini perlu lebih fokus menggalakkan vaksinasi di kalangan petani, nelayan, atau masyarakat adat,” tutupnya.
