TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa Bali mulai 5 Juli 2022 hingga 1 Agustus 2022. Untuk wilayah Jawa-Bali, sebanyak 14 daerah termasuk Jabodetabek, kembali ke PPKM level 2.

"Khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa-Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai 1 Agustus," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (4/7/2022).

Airlangga mengatakan terdapat 385 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang berstatus PPKM level 1. Sementara itu, hanya ada satu kabupaten/kota yang berstatus PPKM level 2.
"Di level 2 yaitu, Kabupaten Sorong di Papua Barat," katanya.

Baca juga: Hongkong Pertimbangkan Karantina Covid-19 Lebih Singkat untuk Pelancong

Imbas penerapan PPKM level 2 sejumlah sektor perkantoran harus mengatur ulang jumlah karyawannya yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 tentang PPKM Level 1 dan 2 di Jawa dan Bali, sektor yang diizinkan karyawannya bekerja 100 persen dari kantor ialah sektor kritikal yakni sebagai berikut:

1. Kesehatan
2. Keamanan dan Ketertiban
3. Penanganan bencana
4. Energi dan logistik
5. Pos, transportasi dan distribusi kebutuhan pokok
6. Industri makanan dan minuman termasuk untuk hewan ternak, hewan peliharaan
7. Pupuk dan petrokimia serta semen, bahan baku bangunan
8. Obyek vital nasional dan proyek strategis nasional
9. Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran)
10.Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Untuk staf administrasi di sektor penanganan bencana hingga utilitas dasar hanya diizinkan bekerja di kantor dengan kapasitas 50 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar vaksinasi booster dijadikan syarat untuk pelaku perjalanan udara dan Jokowi juga meminta agar capaian vaksinasi booster terus ditingkatkan. Ia meminta Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Menteri Kesehatan untuk mendorong vaksinasi booster bagi masyarakat.

“Terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antar-masyarakatnya tinggi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait perpanjangan PPKM dan kenaikan level.

"Nanti saya akan komunikasi dahulu dengan pemerintah pusat," kata Anies.

Baca juga: Pakar Epidemiologi Sebut Masa Kritis Kenaikan Kasus Covid-19 Harus Diwaspadai hingga Oktober 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan jika pihaknya meneliti mengenai kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia.

Baik itu di negara Eropa, Amerika maupun juga negara Asia. Ia pun menyebutkan jika hasil diskusi dengan para epidemiologi dijelaskan jika kenaikan disebabkan karena kurang kewaspadaan dari beberapa negara.

Di sisi lain, memang terjadi kenaikan kasus covid-19 di Indonesia. Namun, pemerintah menyebutkan jika situasi pandemi di Indonesia masih lebih baik.

Situasi Indonesia per 5 Juli 2022 bertambah menjadi 2.577 kasus. Dengan tambahan 2.577, total kasus COVID-19 di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 6.097.928 kasus. Hingga hari ini, masih ada 17.354 kasus aktif Corona di Indonesia.

Namun, kasus tersebut tentu masih berada di bawah standar positivity rate WHO yaitu pada angka 5 persen. Di sisi lain, pemerintah masih mengizinkan untuk tidak menggunakan masker di luar ruangan.

"Memang belum ada perubahan kebijakan mengenai masker. Di luar ruangan diizinkan tidak menggunakan masker, sedangkan di dalam ruangan dianjurkan memakai masker,"kata Budi.

Baca juga: Sebaran 2.577 Kasus Covid-19 per 5 Juli 2022: DKI Jakarta Terbanyak, Sumbang 1.276 Kasus

Tapi, jika di luar namun dalam keadaan khusus seperti kerumunan yang padat, atau ada orang batuk maka disarankan untuk memakai masker. Lalu, jika merasa diri sedang tidak sehat, maka dianjurkan untuk menggunakan masker.

"Jadi tidak ada perubahan terkait aturan masker seperti yang sempat disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar Menkes.

Menkes juga menyoroti rendahnya cakupan vaksin booster Covid-19 yang sebenarnya tidak menjadi masalah di Indonesia saja. Sebab, saat ini cakupan vaksin booster di Indonesia rata-rata baru 20 persen.

Menkes menyebutkan jika masalah ini pun berlaku di negara lain. Hal ini dikarenakan sebagian pandangan orang yang menganggap booster tidak penting. Atau sudah divaksin dua kali, sehingga merasa sudah lebih kuat.

"Perlu diketahui, data sains, menunjukkan bahwa sesudah 6 bulan, terjadi penurunan. Jadi jauh lebih baik, siap, waspada kalau kita juga segera melakukan vaksinasi booster,"kata Menkes Budi.

Apalagi jika sudah 6 bulan sejak dosis kedua diberikan. Booster, kata Budi akan memberikan perlindungan. Lebih berhati-hati tidaklah buruk.

"Bapak presiden pun sadar kalau orang Indonesia kadang-kadang harus ada cara khusus supaya terpacu mau booster. Seperti dulu mau divaksinasi orangtua susah sekali, tapi ketika menjadi syarat masuk mal, mau semua," papar Budi.

Budi pun mengatakan jika masyarakat Indonesia perlu penedekatan inovatif seperti itu. "Nah mungkin arahan beliau coba dicari pendekatan sosial inovatif agar orang Indonesia semangat di booster kembali," pungkasnya.

Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman menyebutkan jika gelombang keempat ini sedikit lebih lama. Meskipun potensi gelombang lebih moderat dibandingkan Delta.

Hal ini dikarenakan modal imunitas yang lebih baik. Tapi ia pun mengingatkan untuk tetap berhati-hati dengan kehadiran sub varian BA.4 dan BA.5. "Kalau saya melihat masa kritis itu harus kita waspadai sampai Oktober," ujarnya.

Namun dengan keterbatasan survelens genomic, perlu untuk melakukan mitigasi. Terutama dengan tetap menerapkan PPKM, antara level 1 dan 2. Serta, penguatan di kapasitas, ventilasi dan sirkulasi udara.

Begitu pula pada penggunaan masker di luar ruangan, tetap harus dipakai. Kemudian cakupan dosis ketiga yang harus betul-betul dikejar. Khususnya pada kelompok orang lanjut usia dan komorbid.

"Setidaknya jauh di atas 50 persen atau 70 persen akan lebih baik. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah memperkuat adalah masalah rapid tes antigen dalam berbagai kegiatan seperti hajatan atau event," papar Dicky.

Dan juga, orang-orang yang merasa bergejala harus diberikan untuk kesempatan work from home (WFH). Karena dapat mengurangi potensi penularan.

Sebagian masyarakat kita belum bisa divaksin. Atau, belum mendapatkan vaksin. Sehingga kondisi ini menjadi rawan. Perlu pula meningkatkan literasi. Meningkatkan strategi komunikasi risiko dan harus diperbaiki. Menurut Dicky konsisten ini harus dijaga dalam strategi untuk membangun kesadaran.

esan penting yang ingin disampaikan Dicky adalah setiap varian memiliki tiga hal yang selalu dilihat. Pertama adalah kemampuan dalam menginfeksi.

Kedua, kemampuan menurunkan efikasi antibodi. Lalu ketiga adalah dalam menimbulkan keparahan. Dari tiga aspek itu sub varian, BA.4 dan BA.5 menurutnya dua kali jauh lebih parah dari pada sub varian sebelumnya.

"Dan ini yang harus disampaikan pada publik," kata Dicky.(Tribun Network/ais/fik/wly)