Hal ini lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.

"Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” kata Puan.

Dia menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional, sementara mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.

“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” kata dia.

Berdasarkan penelitian, vaksinasi booster Covid-19 dapat mengurangi risiko gejala berat pada kasus Omicron BA.5 ketimbang Omicron BA.2.

DPR mengajak masyarakat yang belum menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga untuk segera mendatangi pusat-pusat vaksinasi dan menerima booster agar kekebalan tubuh lebih terjaga di tengah peningkatan kasus Corona.

“Ancaman Covid-19 masih tetap perlu diwaspadai, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Masyarakat tidak boleh lengah dengan varian Covid-19 yang bisa dengan mudah menular. Menjaga diri sendiri, artinya turut menjaga keluarga dari ancaman virus,” imbau Puan.

Baca juga: Kudatuli, Sejarah Politik yang Turut Berperan Menggembleng Puan Maharani

Lebih lanjut, Ketua DPR RI juga meminta agar kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dikurangi terlebih dahulu. Puan pun meminta Pemerintah lebih ketat melakukan pengawasan di seluruh sektor aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Sudah semakin banyak sekolah yang menghentikan sementara PTM akibat ditemukannya kasus Covid-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap protokol kesehatan di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Menurut Puan, PTM sangat dibutuhkan anak-anak setelah lebih dari 2 tahun mereka menjalani pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan terjadinya cognitive learning loss.

Meski begitu, temuan banyaknya kasus positif saat ini menunjukkan protokol kesehatan selama PTM mulai kendur.

“Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan anak selama berada di sekolah. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus semakin dimasifkan,” tandas Puan.