Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD RI Bicara Bangun Ekonomi Desa, Bupati Sumba Barat Daya Sampaikan 6 Program

Mengawali kunjungan kerja hari pertama di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD RI bertemu dengan Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete.

Ketua DPD RI Bicara Bangun Ekonomi Desa, Bupati Sumba Barat Daya Sampaikan 6 Program
dok. DPD RI
Ketua DPD RI menemui Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete di rumah jabatan Bupati SBD di Tambaloka, SBD, NTT, Senin, (22/3/2021) malam. 

TRIBUNNEWS.COM - Mengawali kunjungan kerja hari pertama di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD RI bertemu dengan Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete di rumah jabatan Bupati SBD di Tambaloka, SBD, NTT. Selain Bupati, hadir pula Wakil Bupati SBD, Marten Christian Taka dan pimpinan Forkompimda serta para pejabat Kabupaten SBD.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti yang malam itu didampingi Senator asal NTT, dr. Asyera Respati Wundalero dan Wakil Ketua Komite II, yang membidangi pertanian, perikanan dan perkebunan, Bustami Zainudin, mendorong agar Bupati SBD fokus kepada keunggulan komparatif daerah, yaitu di sektor pertanian dan perkebunan.

“Termasuk bagaimana membangun desa sebagai kekuatan ekonomi. Karena desa sebagai instrumen negara terkecil di Indonesia. Karena bagi kami, para Senator, Wajah dari 34 provinsi. Kalau provinsi maju dan makmur, maka Indonesia juga maju dan makmur. Begitu pula wajah provinsi, tergantung kabupaten/kota, begitu pula kabupaten, tergantung wajah desa,” tukasnya Senin, (22/3/2021) malam.

Maka dari itu, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu, penting desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Karena isu strategis daerah saat ini, bukan soal otonomi daerah saja. Tetapi ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting.

“Pertama, percepatan pembangunan di daerah. Kedua, peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah dan ketiga adalah kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah,” urainya.

Oleh karena itu, nanti di Kupang, lanjutnya, DPD RI akan menggelar FGD dengan topik 'Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur'.

Topik ini sangat penting, karena banyak daerah, terutama daerah otonomi baru hasil pemekaran masih berada pada level Belum Mandiri, jika diukur dalam indikator indeks kemandirian fiskal, sambungnya.

“Sehingga pemerintah pusat, sampai hari ini masih melakukan moratorium untuk pemekaran daerah otonomi baru," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang.

Dalam pertemuan itu, Bupati SBD memang memaparkan fokus program Kabupaten SBD dalam 6 program membangun desa. Pertama, Desa Bercahaya, yakni aliran listrik di desa, kedua, Desa Berair, yakni ketersediaan air bersih di desa, ketiga Desa Pintar, yakni peningkatan pendidikan dasar, dan keempat Desa Aman Tenteram, yakni ketertiban dan jaminan keamanan.

Sementara kelima, Desa Sehat, yakni fasilitas kesehatan di desa untuk menekan angka stunting dan keenam, Desa Wisata, untuk membuka peluang wisata desa dengan kearifan lokal yang masih sangat kuat terjaga di Kabupaten SBD.

“Terus terang kedatangan Bapak Ketua DPD RI ke sini menjadi berkah dan harapan bagi masyarakat Sumba Barat Daya, karena selain baru pertama kali ini Ketua DPD RI datang ke sini, juga karena menyampaikan harapan tentang penguatan desa, dimana itu menjadi harapan kami selama ini,” ungkap Kornelius.

Kornelius pun berharap, enam program yang dia canangkan di 173 desa dan 2 keluarahan di SBD mendapat dukungan dari DPD RI. Atas hal tersebut, LaNyalla meminta Senator asal NTT untuk menerima aspirasi tersebut untuk dibawa ke Senayan.

“Nanti bu Asyera tolong dibawa ke Jakarta aspirasi penguatan desa di Sumba Barat Daya. Karena sudah menjadi tekad kami, bahwa DPD RI harus menjadi advokat bagi daerah. Karena itu kami menggunakan tagline; ‘Dari Daerah untuk Indonesia’,” tukasnya. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas