TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengimpor beras sampai Juni 2021, disambut baik Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap keputusan tersebut ditindak lanjuti kementerian dan lembaga terkait agar beras hasil panen petani bisa diserap terlebih dahulu.

Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah sudah tidak lagi melakukan impor beras.

LaNyalla berharap keputusan ini mengakhiri polemik seputar impor beras.

"Saya berharap tidak ada lagi polemik mengenai impor beras. Karena, polemik hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Apalagi Presiden memutuskan untuk tidak melakukan impor," katanya, Minggu (28/3/2021).

Senator asal Jawa Timur itu berharap Bulog segera bergerak untuk menyerap dan mendistribusikan beras hasil panen petani.

"Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Bulog harus menyerap hasil panen ini dan mendistribusikan ke daerah yang bukan penghasil padi. Sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga," katanya.

Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran kepada Bulog agar rencana tersebut berlangsung lancar.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu yakin masalah beras bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik.

"Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah supply chain management," katanya.