TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 46 orang tokoh dari berbagai latar belakang akan menyampaikan dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kontroversi vaksin Nusantara, Sabtu (17/4/2021).

BPOM tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase kedua kepada vaksin Nusantara tetapi uji klinik itu tetap dilanjutkan pihak tim peneliti vaksin tersebut. Atas hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya Sabtu (17/4/2021) memberikan tanggapan.

"Permasalahan utama atas polemik antara vaksin Nusantara dan BPOM adalah perbedaan sudut pandang secara ilmiah. Jadi dukungan dari pihak luar kepada BPOM juga tidak ada urgensinya. Bahkan seolah lebih kepada nuansa politis dalam membangun opini di ruang publik. Justru saat ini seharusnya yang dibutuhkan adalah dukungan para scientist. Agar kemudian ada diskusi argumentatif yang bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuan," ujar Sultan.

Senator muda asal Bengkulu tersebut juga beberapa kali menyatakan dukungan secara resmi terhadap vaksin Nusantara. Bahkan ia meminta pemerintah memberikan fasilitas riset secara maksimal untuk mengkaji lebih jauh dan secara presisi dalam pengembangannya.

Bahkan lanjut Sultan, kondisi terhadap polemik ini menunjukkan tentang lemahnya bangsa Indonesia terhadap pemahaman dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan, pengembangan, serta metode ilmiah yang dipelopori oleh anak bangsa.

"Kita bisa membandingkan pengeluaran R&D Indonesia sebagai persentase dari GDP dilaporkan sebesar 0,226% pada tahun 2018. Sedangkan pengeluaran R&D dari salah satu negara tetangga kita Malaysia mencapai 1,44% dari GDP mereka. Tentu data ini menunjukkan kita masih sangat lemah dalam hal meningkatkan kemampuan ilmiah kita", paparnya.

Walaupun sebuah kebjikan adalah produk politik, namun pandemi Covid-19 harus tetap dilawan dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi mengenai vaksin Nusantara lanjut Sultan adalah tentang bagaimana sikap dukungan kita semua terhadap bentuk sebuah penelitian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia.

"Ketika virus Corona merebak, setiap orang sudah berpikir bagaimana dapat menghadirkan vaksin dalam membangkitkan kekebalan kawanan (herd immunity). Dan negara-negara dunia sedang berlomba-lomba dalam menemukan jenis varian yang dapat digunakan dengan mengkampanyekan keunggulannya masing-masing," tegasnya.

Sedangkan vaksin Nusantara adalah milik dalam negeri, tambah Sultan. Dimana vaksin yang sedang dikembangkan oleh Dokter Terawan diklaim sebagai satu-satunya vaksin yang dapat memberikan kekebalan permanen (seumur hidup) dari penerimanya. Harusnya kita bangga dan mendukung.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu ini juga memuji cara berpikir Dokter Terawan yang "out the box".

"Terawan Agus Putranto memang dikenal dokter yang selalu kontroversi. Namun kontroversinya itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Pasti kita ingat dengan Cuci Otak untuk menyembuhkan pasien stroke dan bagaimana banyak pihak juga mempertanyakan metodenya yang dianggap belum memenuhi metode ilmiah. Tapi justru metode yang ditolak beberapa pihak di Indonesia tersebut telah menyembuhkan puluhan ribu orang dan bahkan metode pengobatannya telah diterapkan di negara Jerman. Jadi kenapa tidak BPOM memberikan ruang kesempatan sebesarnya kepada penelitian tersebut?" tanya Sultan.

Vaksin Nusantara, diklaim eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai gagasan anak bangsa merupakan vaksin dengan metode sel dendritik autolog yang dipaparkan dengan antigen protein S dari Covid-19.

Sel dendritik yang telah dikenali antigen akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik itu akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap virus corona. Sel dendritik adalah sel imun yang akan mengajarkan sel-sel lain untuk memproduksi antibodi.

Terakhir Sultan berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan sehingga ada kesiapan dalam negeri jika ada embargo atau situasi lainnya yang memotong rantai pasok vaksin kedalam negeri.

"Kita tidak boleh sangat tergantung kepada negara lain terhadap vaksin Corona. Negara kita mesti mandiri dan berdaulat dalam bidang kesehatan khususunya. Dan jika vaksin Nusantara ini telah berhasil, justru kelak akan membawa nama baik Indonesia dihadapan bangsa-bangsa lain, maka setiap pihak wajib mendukung pengembangan vaksin didalam negeri tanpa berhitung untung rugi secara bisnis," tutupnya. (*)