Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD RI Minta Perseteruan THR Indomaret Diselesaikan dengan Musyawarah

Perseteruan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan karyawannya terkait tunjangan hari raya (THR) mendapat perhatian Ketua DPD RI.

Ketua DPD RI Minta Perseteruan THR Indomaret Diselesaikan dengan Musyawarah
DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 

TRIBUNNEWS.COM - Perseteruan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan karyawannya terkait tunjangan hari raya (THR), mendapat perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan lewat musyawarah.

Permasalahan ini berawal saat Indomaret mempolisikan seorang karyawan yang menuntut pembayaran THR 100% pada Lebaran 2020 lalu. Namun, tuntutan ini tidak dipenuhi. Lantaran kecewa, karyawan tersebut secara spontan merusak gypsum kantor sebesar 20-25 cm dan membuatnya dipidana.

Menurut LaNyalla, langkah PT Indomarco Prismatama mempolisikan karyawannya hingga ke meja hijau tidak bijaksana.

"Perusakan gypsum tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu sampai mempolisikan karyawan. Sebab, wajar bila karyawan kecewa karena tidak mendapatkan haknya. Dalam kasus ini, perusahaan bisa meminta ganti rugi, misalnya dengan memotong gaji. Jadi tidak perlu sampai ke meja hijau," tuturnya, Rabu (19/5/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menilai masalah tersebut akan berdampak jauh. Bahkan, kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengancam tidak akan membeli seluruh produk yang dijual di Indomaret.

"Untuk itu, Saya berharap kedua belah pihak bisa mencari solusi terbaik dengan melibatkan mediator dari Disnaker untuk mencapai titik temu permasalahan," ujar LaNyalla.

LaNyalla pun berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan masalah hukum.

"Utamakan kekeluargaan. Lakukanlah dialog antara pihak perusahaan dengan karyawan sehingga tidak perlu sampai harus lapor melapor ke kepolisian," ucapnya.

LaNyalla juga meminta Kemenaker ikut memantau persoalan terkait masalah THR antara perusahaan dan pekerjanya. Ia juga akan meminta Komite III DPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk mengawal kasus ini.(*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas