TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperbaiki metode penyaluran vaksin Covid-19 ke daerah.

Menurutnya, vaksin yang diberikan sedikit demi sedikit, atau diecer, akan menghambat percepatan target terciptanya herd immunity (kekebalan komunal).

“Pendistribusian stok vaksin yang tidak optimal akan menyulitkan pemerintah daerah mengejar target penyuntikan vaksin kepada masyarakat,” kata LaNyalla, Rabu (25/8/2021).

Ia mengingatkan jika Presiden Joko Widodo sudah memberi instruksi kepada kepala daerah untuk menghabiskan stok vaksin secepat-cepatnya. Hanya saja, LaNyalla menilai instruksi itu bisa tidak maksimal jika stok yang diberikan terbatas.

“Pemda pastinya akan berhitung mengenai stok vaksin yang dimiliki agar setiap hari bisa melaksanakan vaksinasi. Jika pemda langsung menghabiskan vaksin dalam satu waktu, kemudian harus menunggu lagi kedatangan stok vaksin dari pusat, maka akan ada jeda pelaksanaan vaksinasi,” ucapnya.

Dengan alasan itu, LaNyalla meminta agar metode penyaluran vaksin dari pusat ke daerah diperbaiki.

“Masyarakat akan malas jika akses mendapat vaksin sulit karena Pemda membatasi pemberian vaksin setiap harinya untuk menjaga stok supaya tetap aman. Maka Kementerian Kesehatan jangan ‘pelit’ dalam mendistribusikan vaksin ke Pemda sebagai penyalur vaksin kepada rakyat,” tegasnya.

Senator asal Jawa Timur ini meminta Kemenkes agar tak ragu untuk memberikan stok vaksin dalam jumlah besar ke daerah. Apalagi, jumlah vaksin yang datang ke Indonesia semakin banyak.

“Presiden sudah memberi jaminan stok vaksin akan terus datang. Untuk Agustus ini saja, Presiden mengatakan Indonesia akan menerima 72 juta dosis vaksin dan bulan depan diperkirakan sekitar 80 juta dosis. Ini jumlah yang cukup besar,” sebutnya.

LaNyalla juga mengapresiasi upaya pemerintah yang terus berupaya mendatangkan pasokan vaksin untuk mendukung percepatan program vaksinasi. Untuk itu, pelaksanaan vaksinasi tidak dihambat dengan masalah distribusi.

“Pemda juga harus terus melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya sehingga Kemenkes dalam mengalokasikan vaksin juga bisa tepat dan cepat. Distribusi vaksin juga akan menjadi lebih lancar,” ungkap LaNyalla.

Pemerintah pusat dan daerah dinilai harus seirama dalam teknis pelaksanaan vaksinasi. Dengan begitu, menurut LaNyalla, target pemberian vaksin kepada 70% rakyat Indonesia pada akhir tahun ini dapat tercapai.

“Kepala daerah tidak usah segan menagih ke pusat jatah vaksin untuk warganya. Kejar terus Kemenkes supaya penyaluran stok vaksin bisa memenuhi kebutuhan untuk rakyat setiap harinya,” tegas mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah mengeluhkan suplai vaksin yang diberikan pusat hanya sedikit dalam setiap pengiriman. Padahal Pemda diberi target oleh presiden agar penyerapan vaksin di daerah masing-masing dapat menunjang pemenuhan target vaksinasi nasional.

Seperti Pemprov Jawa Barat yang merasa kesulitan mencapai target penyuntikan karena stok vaksin diberikan secara diketeng atau sedikit demi sedikit oleh pusat. Akibatnya, dari target penyuntikan 400.000 vaksin setiap harinya, Pemprov Jabar saat ini hanya mampu melakukan vaksinasi kepada 200.000 orang dalam satu hari.

Kendala distribusi vaksin juga sempat membuat vaksinasi di sejumlah daerah terhenti beberapa waktu lalu. Hal tersebut lantaran stok vaksin di daerah menipis, bahkan habis karena belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat.(*)