TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua bukan segalanya untuk mensejahterakan, melainkan rakyat Papua membutuhkan perhatian khusus. Perhatian khusus inilah yang sanggup merebut hati rakyat Papua. Para pejabat dan tokoh politik diimbau datang ke Papua dengan hati. 

Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang membincang Otsus di tiga daerah khusus, yaitu Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta di DPR, Senin (13/6).

Acara yang dimoderatori Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, menghadirkan tiga pembicara, yaitu Thaha Alhamid, Jimmy Demeanusi Ijie, dan Tito Karnavian. Ketiganya membincang Papua dari perspektif masing-masing.

Thaha yang mantan aktivis Gerakan Separatis Papua bidang politik mengemukakan, banyak dana dikirim ke Papua, tapi faktanya rakyat Papua tetap saja tak kunjung sejahtera.

Terbentuknya Otsus ini, lanjut Thaha, lantaran ada hati rakyat Papua yang terluka. Bukan lantaran kekurangan anggaran. Soal anggaran, Papua punya kekayaan alam yang luar biasa dan itu bisa jadi sumber dana tersendiri. “Jadi, datanglah ke Papuadengan hati bukan dengan uang,” tegasnya.

Ironis, sambung Thaha, dana Otsus yang mengalir ke Papua tak membawa dampak apa-apa.

Dana yang besar itu kemungkinan diselewengkan oleh oknum pejabat Pemda setempat. Thaha lalu mengusulkan agar dana Otsus dialokasikan untuk membangun kantor pusat Otsus saja.

Di kantor itu harus tertulis dana Otsus yang diterima dan yang sudah disalurkan. Dengan begitu rakyat Papua tahu, ke mana saja dana tersebut mengalir.

“Bila rakyat Papua sejahtera, tak mungkin ada suara ingin merdeka,” ujarnya dalam diskusi yang dihadiri Tim Pemantau Otsus DPR RI ini. Tito Karnavian mantan KapoldaPapua mengakui, masalah kesejahteraan masih jadi isu serius di Papua.

Ada perbedaan mencolok antara masyarakat pegunungan dan pantai.

Bila masyarakat pantai sudah mampu berkomunikasi dengan kemajuan teknologi, sebaliknya masyarakat di pegunungan masih terbelakang dan jumlahnya justru dominan.

Untuk mensejahterakan dan membangun fasilitas publik bagi masyarakat pegunungan selalu terhadang topografi yang sulit dan berat.

Belum lagi soal peradaban yang juga masih jadi gap yang mencolok. Ini harus dipahami pemerintah dan DPR yang telah membentuk Otsus. (Pemberitaan DPR RI)