TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ditengah keterpurukan ekonomi Indonesia, kehadiran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) diharapkan menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Bekraf diharapkan menjadi solusi bagi ekonomi Indonesia karena dapat menghasilkan  devisa dalam penerimaan negara,dan menyerap tenaga kerja.

“Kita ingin Bekraf ini menjadi salah satu solusi di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk. Ini juga menjadi janji Presiden Jokowi, bahwa bekraf ini menjadi penghasil devisa dan salah satu penyerap tenaga kerja,” harap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai memimpin RDP dengan Bekraf, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2016).

Namun politisi F-Gerindra itu menyayangkan, usulan pagu anggaran dan program di Bekraf belum sinkron, sehingga belum mencerminkan semua aspek sebagaimana visi dan misi Bekraf sebagai tulang punggung ekonomi kreatif.

“Dokumen Bekraf, masih banyak yang harus disinkronkan antara program dan visi dan misi. Komisi X belum memberikan putusan terkait anggaran RAPBN 2017, kita meminta untuk kembali disempurnakan dan dikaji oleh Bekraf, agar program disempurnakan lagi,” imbuh Sutan.

Sutan juga meminta, harus ada kesinkronan antara program dengan setiap langkah yang dijalankan Bekraf, dalam rangka penyerapan anggaran, sehingga roadmap Bekraf menjadi jelas.

“Sekarang kita tidak bisa memahami arah Bekraf. Kita ingin target-target Bekraf ini jelas,” pinta politisi asal dapil Jambi itu.

Terkait belum adanya perwakilan Bekraf di Provinsi, Kabupaten atau Kota, Sutan meminta Bekraf untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga jika Bekraf ingin mengadakan acara di daerah, bisa lebih singkron.

“Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Bekraf, harus tingkatkan komunikasi, koordinasi, konsisten dengan komitmen, apa yang sebenarnya harus dijalankan Bekraf. Bekraf bukan hanya memoles program yang ada di K/L. Bekraf harus punya program unggulan,” saran Sutan.

Sutan kembali menegaskan, Bekraf untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi, dan sesuai dengan apa yang diharapkan DPR dan Pemerintah. (Pemberitaan DPR RI)