TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan tidak akan memberikan persetujuan anggaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jika mitra kerjanya tersebut belum merevisi program-program yang dinilainya tidak pro rakyat, pro nelayan.

Hal tersebut diungkapkan saat ditemui wartawan di ruang rapat pimpinan Komisi IV DPR,Senayan Jakarta, Kamis (16/6).

“Anggaran yang disusun KKP tidak mencerminkan dari apa yang menjadi kebutuhan nelayan sekarang,”ungkap Edhy.

Hal tersebut terlihat dari Rencana kerja anggaran KKP yang notabene jauh dari kepentingan nelayan.

Sebut saja pembelian enam pesawat patroli, pembelian satu kapal Induk (sebelumnya sempat disebutkan dua oleh Menteri KKP).

 Ia menilai rencana tersebut bukan untuk pemberdayaan nelayan.

“Ada dua sisi yang diamati dari sebuah Rencana Kerja Anggaran, yakni sisi pengawasan terhadap laut dan sisi pemberdayaan nelayan. Dua sisi ini sama-sama penting tapi harus dilihat skala prioritasnya, mana yang lebih penting. Kalau DPR lebih milih pemberdayaan nelayan. Nelayan kita, rakyat kita saat ini sedang berhadapan dengan peraturan-peraturan yang akan ditegakkan. Misalnya peraturan tentang pelarangan alat tangkap trawls yang diatur dalam Permen KKP No.2 Tahun 2015. Kalau dilarang artinya kan nelayan harus mengganti alat tangkapnya. Apa sudah disosialisasikan gantinya pakai apa? lantas belinya pakai apa? Apa mereka punya uang? Disinilah negara harus turun, kasih kompensasi ke nelayan, janganlah nelayan dilihat sebagai musuh,”papar Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Sementara Edhy menilai pembelian enam pesawat dan satu kapal induk yang direncanakan KKP ini belum ada urgensinya.

Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah menghadapi kekurangan anggaran.  

Sejatinya pengawasan ini bisa dilakukan dengan jalan lain tanpa harus melakukan pembelian pesawat dan kapal induk.

Pengawasan wilayah laut dan perairan Indonesia bisa dilakukan lewat satelit yang sudah dimiliki KKP, serta kordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak seperti TNI AL, dan Polairud.

Hal ini akan menjadi sebuah penghematan.

“Pembelian enam pesawat, dan satu kapal induk ini memang untuk modernisasi, visi. Tapi visi kan jika saat ini yang dihadapi kekurangan anggaran, ya nanti dulu, ditunda dulu, ini yang lebih penting. Nelayan kita, dimana-mana ditangkap karena menggunakan alat tangkap yang dilarang padahal pelaksanaan peraturan itu saja baru tahun 2017 nanti. Jadi belum ada urgensinya pembelian pesawat itu,”tandasnya.

Terlebih lagi, rencana pembelian pesawat itu belum mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan.

Pasalnya, dijelaskan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti untuk pembelian pesawat seharga 244 Miliar dari 500 Miliar itu dilakukan multi years (beberapa tahun-red).

“Jika komisi IV melakukan persetujuan anggaran, padahal pembelian pesawat itu belum mendapat ijin tertullis dari menteri Keuangan, nanti Komisi IV yang akan disalahkan. Jadi intinya, Komisi IV tidak akan memberikan persetujuan anggaran terhadap KKP jika belum merevisi, memberbaiki dan meluruskan apa-apa yang menjadi saran kami. Saya lebih baik dibilang menghambat program KKP tapi demi membela kepentingan rakyat, dari pada harus meluluskan dengan memberikan persetujuan anggaran pada KKP tapi dengan program-program yang tidak terarah, dan tidak pro rakyat,”pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI)