TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem) saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi di Media Center DPR, Kamis (28/7/2016), menanggapi hasil Reshuffle oleh Pemerintah. 

Reshuffle sebagai bagian dari evaluasi kabinet sudah baik dilakukan Presiden Joko Widodo. Hanya ada beberapa saja pos kementerian yang belum pas, salah satunya adalah Menteri Pertanian yang dinilai gagal.

Irma sebagai kader dari Nasdem juga menyatakan bahwa Nasdem tak pernah menyodorkan nama untuk dijadikan menteri kepada Presiden.

“Nasdem sudah menyatakan politik tanpa syarat dan itu sudah diimplementasikan,” katanya.

Soal posisi Menteri Perdagangan yang diisi Enggartiasto Lukita yang juga politisi Nasdem, Irma meyakinkan dia orang yang tepat pada posisinya. Enggar bisa menjadi jaminan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.

Yang justru kurang baik, mengapa Menteri Pertanian tidak ikut di-reshuffle. Padahal, persoalan areal sawah di Tanah Air tak pernah terurus. Mentan juga ikut andil atas mahalnya harga daging di pasar domestik.

Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), Drajat Wibowo (politisi PAN), dan Siti Zuhro (pengamat LIPI).

Menurut Eva, PDI Perjuangan tetap konsisten dengan sikapnya untuk mengawal Jokowi dan Nawacita. Termasuk dalam melakukan evaluasi kinerja para menterinya.

“Jika keluar dari Nawacita dan Trisakti, PDI Perjuangan pasti akan melakukan koreksi,” tandas Eva.

Drajat Wibowo justru mengaku kaget masuknya Sri Mulyani dalam kabinet. Pandangan ekonomi Mulyani yang cenderung liberal harus diarahkan ke tengah. Namun begitu, keberadaan Mulyani sangat disuka pasar keuangan internasional.

Sementara itu pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyatakan, Jokowi tidak konsisten bila Menko Polhukam yang baru Wiranto tidak mundur dari pimpinan partainya. 

“Parameter Jokowi godo-gado dalam melakukan reshuffle,” ujar Wiwik sapaan akrab Siti Zuhro. Dan bila setelah reshuffle ini ekonomi nasional tidak menunjukkan perkembangan signifikan, ketidakpercayaan publik bakal terus merosot. (Pemberitaan DPR RI)