TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, Komisi IV DPR  berkomitmen menyelesaikan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nunukan.

“Harus ada political will yang kuat dari Pemerintah terhadap daerah perbatasan. Di Nunukan ada salah satu lokasi pembangunan pelabuhan pendaratan ikan, namun proyek ini terhenti (mangkrak). Hal ini akan ditanyakan dalam Raker dengan Kementerian KKP sebab pelabuhan ikan memudahkan penjualan hasil tangkapan ikan oleh nelayan,” tandas anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin ketika bersama Komisi IV mengunjungi Nunukan baru-baru ini.

Dia juga berharap, pelabuhan pendaratan nanti bisa dilengkapi dengan mesin pendingin sehingga hasil tangkapan ikan bisa bertahan lama termasuk bisa diekspor ke Malaysia.

“Dengan demikian tidak sekedar pelabuhan, tetapi juga sebagai pusat mendinginkan ikan,” katanya.

Berdasarkan informasi, lanjut Andi, mangkraknya proyek pelabuhan ini karena keterbatasan kesediaan listrik, maka Bupati Nunukan mengusulkan supaya di Nunukan ini perlu disediakan kapal listrik atau kapal listrik terapung sehingga mesin pendinginnya berfungsi dengan baik. 

Di sisi lain, kata Andi Pasluddin, anggaran Kementerian KP dipotong cukup besar. Meskipun begitu, program ini merupakan program prioritas sehingga Komisi IV akan mendorong agar proyek ini segera diselesaikan.

Mengingat, APBN Perubahan 2016 sudah disahkan, maka dia mengusulkan program ini bisa masuk pada anggaran 2017 dan setelah reses pada pertengahan Agustus Komisi IV siap membahasnya.

Ditanya mengenai saran yang disampaikan Komisi IV, potensi Kaltara khususnya Nunukan selain perikanan maka sektor pertanian dan perkebunan bisa dikembangkan.

Dengan demikian, ke depan Nunukan bisa menjadi daerah yang bisa menyuplai kebutuhan pokok ke negeri jiran Malaysia, bukan  seperti sekarang Nunukan banyak dipasok kebutuhan sehari-hari dari Malaysia.

“Kita ingin warga Malaysia juga mau menerima barang-barang dari Nunukan seperti ikan dan hasil pertanian lainnya. Kita harus ubah kondisi yang selama ini impor, bisa ekspor barang-barang kita melalui Nunukan,” ia menegaskan.

Kaitannya dengan DPR yang membentuk Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan, politisi PKS ini menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar Dewan lebih intens dan lebih kuat mengawasi program-program pemerintah untuk memberdayakan daerah perbatasan.  (Pemberitaan DPR RI)