TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kedatangan Kapolri ke KPK bertujuan membangun sinergi atau joint investigations diapresiasi oleh Ketua DPR Ade Komarudin sebagai langkah yang bagus dalam meningkatkan pemberantasan korupsi.

“Itu satu langkah yang sangat bagus, untuk meningkatkan pemberantasan korupsi yang terjadi seperti yang diinginkan oleh kita bersama. Semua aparatur negara harus melakukan hal seperti itu, tidak usah gengsi-gengsian” ucap Ade Komarudin saat menghadiri acara lomba panjat bambu betung di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/08/2016).

Ia juga menyampaikan bahwa Dewan sudah melakukan rapat pimpinan, dan akan melakukan koordinasi untuk membicarakan mekanisme pembahasan anggaran yang akan datang agar lebih terbuka dan dapat penilaian dari publik yang lebih obyektif.

“Kita ingin koordinasi dengan Menteri  Keuangan, BPK, dan bahkan KPK untuk mendapatkan mekanisme pembahasan anggaran yang baik seperti yang diinginkan kita semua, sehingga tidak menimbulkan hal yang negatif di masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, koordinasi di negeri ini sudah menjadi barang yang paling langka dan susah, sekarang ini banyak masalah bangsa ini yang kurang produktif karena kurangnya koordinasi.

langkah yang diinisiasi oleh Kapolri dengan KPK itu sangat baik terutama dalam hal  pemberantasan korupsi.

Menanggapi adanya TKI dijajakan di sebuah mall Arab Saudi, Akom menyatakan sangat memprihatinkan.

“Terus terang hal itu menyedihkan sekali bagi kita, sebagai bangsa rasanya tersayat,” ucapnya.

Masalah TKI diakui memang dilematis, satu sisi kita ingin rakyat Indonesia mempunyai mata pencaharian yang halal, agar pertumbuhan ekonomi keluarganya terus meningkat.

Tetapi di pihak lain, kita juga harus mempertimbangkan satu fikiran kita bersama tentang rasa kebanggaan kita sebagai bangsa.

“Masalah ini harus kita atasi dengan peningkatan kualitas dari TKI kita, terus terang saat ini kita kalah dengan Philipina, karena tenaga kerja mereka lebih punya keahlian. Oleh karena itu moratorium harus ditinjau kembali, sekaligus kita tingkatkan kualitas keahlian TKI kita. Peningkatan keahlian, sekaligus mengatur juga tentang perlindungan. Tanpa peningkatan keahlian, maka kita sepertinya bersikap masa bodoh, akhirnya yang terjadi dijajakan seperti itu,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI)