TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Jumat (02/09/2016).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, serta didampingi 15 Anggota Komisi V menghimpun masukan rencana Pemerintah Pusat terkait pembangunan Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Provinsi Kepri. 

Nurdin Basirun menyampaikan kepada Komisi V DPR Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, mimpinya menjadikan Kepri sebagai poros maritim Indonesia.

Atas dasar itu, Gubernur  meminta Presiden untuk membangun Sekolah Pelayaran di Kepri.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin sangat mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri.

Alasannya, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf internasional sangat dibutuhkan  di Provinsi Kepri.

Apalagi seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

“Saya minta dukungan Anggota Dewan dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun Sekolah Pelayaran di Kepri,” ujar Gubernur.

Menurut Nurdin, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak.

Kepri tidak punya daratan yang potensial untuk diolah.

Oleh sebab itu,  Nurdin sangat mengharapkan agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan.

Ia juga berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti.

“Kami butuh bantuan Pemerintah Pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuban. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung untuk mengajar,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Kepri yang membidangi masalah infrastruktur dasar mengatakan, selain permintaan Sekolah Pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri.

Diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal.

Padahal pemerintah Kepri dan BP Kawasan (dulu Otorita Batam) sudah sejak 5 tahun lalu sudah mengusahakan berbagai hal untuk pelabuhan.

“Posisi strategis, lahan, listrik sudah oke, semua fasilitas sudah bagus. Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kunjungan dan kesepakatan atas Pelabuhan Batu Ampar berujung kegagalan. Kami mohon Pemerintah Pusat menyelesaikan persoalan pelabuhan ini. Kalau pelabuhan selesai maka transportasi laut di Kepri berubah besar ,” jelas Irwansyah.

Selanjutnya, Irwansyah juga menyampaikan persoalan parkir kapal/labuh jangkar, yakni 0 – 12 mile.

Selama ini pendapatan dari sektor tersebut diambil Pemerintah Pusat seluruhnya.

Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri.

Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp. 42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.       

“Kepada Komisi V DPR, mohon segera menyelesaikan persoalan ini. Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  jelas disebutkan itu hak daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan memakai UU Kelautan, sehingga tak ada kesepakatan. Sekarang, kondisi defisit keuangan menyulitkan Kepri membangun. Ditambah lagi, dana hasil Kepri dari kegiatan Natuna di bidang migas, saat ini meraup Rp.11 miliar dari sebelumnya Rp. 800 miliar.” imbuhnya.

Irwansyah menambahkan, apabila Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaannya ke Kepri, ia optimis defisit anggaran yang terjadi bisa dibantu lewat sektor labuh jangkar.

Menanggapi beberapa permintaan dari Pemerintah Provinsi Kepri, Wakil Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat dan sekaligus menjadi mediator.

“Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari berbagai instansi terkait,” janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono.

”Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke Menteri Perhubungan. Semoga segera ada kebijakan,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI).