TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan ketersediaan guru tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus diperhatikan oleh Pemerintah.

Seperti diketahui, masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS, walaupun sekolah berada di perkotaan.

Ia menilai, rata-rata jumlah guru PNS tidak melampaui angka 60 persen.

Demikian dikatakannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/09/2016).

Kunjungan dalam rangka meninjau pendidikan vokasi ini, meninjau SMKN 2 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung dan SMK Igasar Pindad.

“Maka itu, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan pembukaan program studi (prodi) di SMK-SMK dengan ketersediaan guru yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada, sehingga kesulitan mencari guru produktif bukan menjadi masalah lagi,” tegas Dadang.

Apalagi, tambah politisi F-Hanura itu, bagi sebagian orang mengajar bukanlah profesi yang menjanjikan jika dilihat dari sisi pendapatan.

Maka banyak orang yang memiliki keahlian khusus, merasa lebih menguntungkan bila bekerja di perusahaan, dibandingkan dengan mengajar di SMK. Karena dianggap lebih menjanjikan pendapatan jika bekerja di perusahaan.

“Dengan rasio satu guru harus berbanding 15 siswa di SMK, maka tentu bukanlah persoalan yang mudah bagi Indonesia untuk menjaga suplai tenaga guru. Perlu koordinasi yang sungguh-sungguh dengan LPTK, seperti UPI, dan FKIP, maupun tunjangan khusus bagi guru-guru produktif yang mau mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh dalam dunia pendidikan,” jelas Dadang.

Untuk itu, politisi asal dapil Jawa Barat itu mengingatkan agar lebih baik mengembangkan prodi dibanding menambah jumlah sekolah.

Menurutnya, sektor unggulan SMK bidang kuliner, energi, pariwisata dan film perlu lebih dikembangkan.

Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra) ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjunan (F-PG), Dedi Wahidi (F-PKB), Sohibul Iman (F-PKS), dan Dony Ahmad Munir (F-PPP). (Pemberitaan DPR RI)