Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Heri Gunawan : "Ketimbang Cetak Uang Baru, Lebih Baik Pemerintah Usut Dugaan Korupsi"

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam rilisnya Sabtu (17/09/2016) menyatakan usulan pencetakan 11 uang baru oleh Pemerintah sangat tidak urgen.

Heri Gunawan :
dpr.go.id
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya Sabtu (17/9) menyatakan rencana pencetakan uang sangat tidak urgen. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam rilisnya Sabtu (17/09/2016) menyatakan usulan pencetakan 11 uang baru oleh Pemerintah sangat tidak urgen dan tidak tepat waktu. 

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil tidak tepat bagi perilisan uang baru oleh Pemerintah. 

Apalagi, kini keuangan negara sedang mengalami defisit dan berpengaruh pada tingkat inflasi. 

Pemerintah harus menyertakan urgensinya, karena mencetak uang baru butuh biaya yang tidak murah.

Padahal, saat yang sama pemerintah sedang melakukan penghematan dengan memangkas anggaran kementerian/lembaga.

Harusnya pemerintah memikirkan bagaimana keuangan negara sehat kembali, bukan menerbitkan uang baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri sudah menandatangani Kepres No.13/2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional pada pecahan uang kertas dan logam.

“Cetak uang saat ini tidak urgen. Bila cetak uang baru karena alasan target pajak yang mungkin tidak tercapai, itu keliru. Sebaliknya, ekonomi justru akan terganggu bila cetak uang baru tidak diawasi,” tandas politisi muda Partai Gerindra ini.

Ketimbang mencetak uang baru, ungkap Heri, lebih baik mengusut dugaan korupsi mesin Intaglio Komori yang dibeli Perum Peruri dengan tipe IC-532III yang tidak sesuai spesifikasi.

Hingga kini skandal tersebut tak jelas pengusutannya.

“Saya berharap, pemerintah, khususnya BI, menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar di masyarakat. BI dengan kebijakannya harus menyediakan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar,” ujar politisi dari dapil Jabar IV itu.

Menurut Heri, BI perlu memberi perhatian bahwa uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah transaksi pembayaran tunai, mudah digunakan, mudah dikenali, tahan lama, dan sulit dipalsukan.

Memperkuat pengawasan juga jadi keniscayaan untuk memberantas peredaran uang palsu.

BI, imbau Heri, perlu mengupayakan agar uang yang beredar di masyarakat cukup dan sesuai jenis pecahannya.

Seperti diketahui, BI akan merilis 11 uang baru yang terdiri dari tujuh uang kertas dan empat uang logam. Semua uang tersebut bergambar pahlawan nasional.

Misalnya, pecahan uang kertas Rp 100 ribu bergambar Soekarno-Hatta. Pecahan Rp 50 ribu bergambar H. Djuanda Kartawidjaja.

Gambar Idham Chalid menghiasi uang Rp 5 ribu. Husni Thamrin untuk uang Rp 20 ribu.

Sementara untuk uang logam diantaranya pecahan Rp 1000 bergambar I Gusti Ketut Pudja, TB Simatupang untuk uang logam Rp 500, Tjipto Mangunkusumo untuk Rp 200, dan Herman Johanes untuk Rp 100. (Pemberitaan DPR RI) 

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas