TRIBUNNEWS.COM - Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan wajib memberikan yang terbaik untuk anggota dewan dalam perbaikan citranya. Oleh karenanya, dirinya mendorong agar Sub Bagian Analis Media dapat memberikan feeding berupa substansi dari berbagai isu.

“Kita bisa memberikan supporting dalam bentuk memberikan feeding, berupa substansi pembuatan Undang-Undang, subtansi dalam rapat-rapat kerja dan substansi saat anggota harus berbicara di depan publik. Alhamdulillah, setiap harinya, Biro Pemberitaan Parlemen sudah memberikan analisa media untuk anggota DPR RI khususnya pimpinan DPR RI,” paparnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Analis Media terkait Isu Ekonomi, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Maya, sapaan akrabnya, menjelaskan Sub Bagian Analis Media DPR RI ini akan mencerminkan dan merangkum info dari Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), media sosial dan media cetak juga media mainstream lainnya untuk mengukur citra positif atau negatif bagi DPR RI.

Baca: Regulasi Perdagangan Perlu Ditinjau Ulang

Lebih lanjut Maya juga memaparkan terkait masalah ekonomi. Ia menilai akhir-akhir ini percepatan atau intensitas rapat-rapat di Komisi mengenai masalah ekonomi kecil sudah mulai terlihat.

“Untuk itu hari ini dilaksanakan khusus analisa media bidang ekonomi, sudah hadir dari Indonesia Indicator dan Fakultas Ekonomi UI yang akan memberikan apa isu-isu ekonomi yang harus diperhatikan, yang nanti bisa dibaca atau dirangkum oleh media sosial, yang nantinya dijadikan analisa media kita kepada Anggota DPR RI, khususnya Pimpinan,” katanya sembari menyatakan bahwa dengan adanya analisa media, Pimpinan dan Anggota DPR RI dapat mengetahui posisi penilaian DPR RI terhadap persoalan ekonomi sekaligus cara menyikapinya.

Sementara itu, Section Leader of Business Sector PT. Indonesia Indicator Imelda Valentina R mengatakan selain isu politik, DPR RI seharusnya dapat menganggap isu-isu ekonomi yang sudah menjadi suatu bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Mengingat, isu ekonomi itu berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Baca: Rapat Bersama DPR, Prabowo Bahas Rencana Perwujudan Visi Misi Presiden RI di Bidang Pertahanan

“Isu-isu ekonomi juga harus kita lihat, karena kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat dan masyarakat juga menentukan kebijakan itu sendiri,” tandasnya.

Ke depan, Imelda berharap, selain dari Pimpinan DPR RI, Kesetjenan juga harus lebih banyak merilis berita-berita tentang ekonomi, seperti Komisi VI dan Komisi XI untuk dapat merespon isu-isu ekonomi.

“Jangan bermain di tataran ekonomi makro saja. Yang ada di masyarakat bisa di respon. Jadi tidak hanya merespon pemberitaan media, tapi juga melihat isu-isu ekonomi yang lain. Seperti tadi saya juga menyoroti seperti isu ekonomi digital, ekonomi syariah, itu kan bisa jadi isu yang di dorong oleh DPR RI,” tuturnya.

Baca: DOB Papua Butuh Inpres

Selain Imelda, FGD yang mengangkat topik “DPR Dalam Isu-Isu Ekonomi” ini menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Berly Martawardaya. Serta turut dihadiri oleh sejumlah pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. (*)