Kemenhub Diminta Jamin Kelancaran Arus Logistik Jelang Nataru
Persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya fluktuasi penumpang menjelang peak season perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya fluktuasi penumpang menjelang peak season perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) mendatang harus dipersiapkan sebaik-baiknya.
Karena arus lalu lintas penumpang dan barang mengalami peningkatan yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa.
Namun demikian, menghadapi perayaan besar yang melibatkan masyarakat banyak tidaklah cukup dengan hanya membicarakan fluktuasi penumpang.
Akan tetapi, juga mesti berbicara mengenai jaminan kelancaran arus lalu lintas barang dan logistik, terutama sembilan bahan pokok dan bahan-bahan kebutuhan lainnya.
Baca: Junimart Girsang Soroti AD/ART FPI yang Tidak Mencatumkan Tunduk pada Pancasila dan UUD 1945
Mengingat, jikalau hal itu tidak berjalan dengan baik dan lancar maka bisa memicu inflasi di berbagai daerah. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Meteorologi dan Geoifisika (BMKG), Basarnas dan Kakorlantas Polri membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi jelang Nataru, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).
“Saat-saat seperti ini, kita juga mesti berbicara dan menjamin kelancaran arus lalu lintas barang dan logistik. Terutama, sembilan bahan pokok dan bahan-bahan kebutuhan lainnya. Karena, biasanya kalau itu tidak berjalan dengan baik dan lancar bisa memicu inflasi di berbagai daerah seperti halnya di wilayah kepulauan. Karena, sampai saat ini tol laut yang menjadi program andalan Pemerintah belum berjalan seefektif yang diinginkan. Itu seharusnya terus dievaluasi dan kita harus bisa menjamin arus logisitik sembako berjalan lancar,” ujar Ansar.
Baca: Raker Perdana Bersama DPR, Erick Thohir Akan Perketat Izin Pembentukan Anak Perusahaan BUMN
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti fluktuasi harga tiket yang melambung tinggi, khususnya tiket pesawat terbang serta kapal penumpang saat-saat menjelang peak season Nataru.
Ansar menyayangkan, sebab masyarakat khususnya umat Kristiani yang sudah dari jauh hari persiapan merayakan hari raya Natal terpaksa harus membatalkan rencana mereka tersebut hanya karena maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket semaunya lebih tinggi.
“Kalau terjadi kenaikan pun jangan sampai tidak terjangkau oleh masyarakat. Intinya, kita harus mengantisipasi kegiatan arus mudik penumpang dan barang. Di sisi lain, kita juga harus mengantisipasi agar tidak terjadi fluktuasi inflasi dikarenakan meningkatnya harga-harga sembilan bahan pokok, meningkatnya harga tiket penerbangan maupun tiket kapal laut,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kepulauan Riau itu.
Baca: Dewan Pers Wajib Berperan Aktif Bangun Kesadaran ‘Media Literate’
Selain itu, Ansar mengingatkan hal lainnya yang harus diantisipasi adalah mengenai ketetapan harga kargo baik di kapal maupun di pesawat. Sebab, tutur Ansar, banyak daerah-daerah yang kebutuhan pokoknya berasal dari daerah lain.
Seperti, yang terjadi di wilayah Batam, dimana kebutuhan komoditas cabai harus dibawa dari Lombok atau Jawa, selain dari Pekanbaru, Bukittinggi dan Kepri sendiri dengan menggunakan kargo pesawat.
“Kadangkala, ketika saat seperti ini, itu harga kargo juga meningkat tajam dan itu memicu inflasi di daerah. Sementara, inflasi-inflasi di daerah itu bisa juga menentukan baik buruknya kinerja Pemerintah karena pengaruh inflasi secara nasional. Maka, harapan kita Kemenhub sebagai regulator harus mengawasi itu sungguh-sungguh. Jadi, tidak hanya mengawasi arus mudik penumpang, ketersediaan sarana prasarana saja tapi juga arus lalu lintasnya harga-harga kenaikan harga-harga fluktuasi harga itu harus diawasi dengan baik,” pungkas Ansar. (*)