TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS.

"Mereka (PLKB) merasa ada diskriminasi, salah satunya terkait honor yang masih di bawah UMR. Selain itu, mereka merasa ada diskriminasi, baik tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanggung jawab, fasilitas, maupun tunjangan kesehatan," ungkapnya saat RDP dengan Forum Komunikasi PLKB Non PNS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Hal itu menjadi perhatian Komisi IX. Pasalnya, menurut Fadholi, keberhasilan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada pada pekerja lapangan yang langsung bertemu masyarakat dalam mensosialisasikan kesejahteraan keluarga.

"Mereka ini garda terdepan dalam mensukseskan program BKKBN dan menciptakan keluarga sejahtera. Mereka bertugas cukup lama, mencapai 15 tahun, tetapi pemerintah belum memperhatikan baik materi maupun non materi. Bahkan, ada PLKB non PNS yang hanya diberi upah Rp 100 ribu," ungkapnya.

Legislator F-Nasdem itu sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan para PLKB non PNS. Ia dan anggota Komisi IX lainnya akan terus memperjuangkan kesehateraan para PLKB. "Kami akan perjuangan nasib serta status teman-teman. Kami minta data secara konkret di mana saja ada PLKB, kami akan perjuangkan," ungkapnya disambut gemuruk tempuk tangan semangat dari para PLKB non PNS. (*)