TRIBUNNEWS.COM - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta persetujuan seluruh Anggota Badan Anggaran DPR RI terhadap pagu anggaran empat Kementerian Koordinator (Kemenko), yakni Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Empat hal yang saya minta persetujuan dari seluruh anggota Banggar yang hadir dalam rapat, baik secara fisik maupun virtual, yaitu persetujuan terhadap pagu anggaran Kemenko Maritim dan Investasi, kemudian terhadap Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko PMK. Terhadap pagu indikatif dari ke empat Komenko ini apakah dapat disetujui," kata Said di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca: BREAKING NEWS:Dicecar Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Batalkan Pemotongan BOS Madrasah

Serempak dijawab setuju oleh seluruh anggota Banggar DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.

Seperti diketahui, program-program kerja yang disampaikan oleh empat Kementerian Koordinator (Kemenko) dianggap sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021. Keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. 

Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh pemerintah melalui empat Kemenko tersebut.

Baca: Komisi IV Dapat Kabar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Positif Covid-19

Program dan kebijakan 4 Kemenko akan menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan fiskal tahun 2021.

Pada rapat dengan empat Kemenko beberapa waktu yang lalu, Said juga pernah menyampaikan bahwa Banggar DPR RI meminta agar program dan kebijakan dari masing-masing Kemenko dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan iklim investasi nasional, memperkuat perekonomian nasional. (*)