Antisipasi Klaster Baru, Anggota DPR Minta Rumah Sakit Disiagakan
Dikatakan Handoyo, sikap mawas diri terhadap kemungkinan terpapar virus corona saat mengikuti aksi unjuk rasa perlu jadi perhatian para pengunjuk rasa
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan langkah antisipasi kemungkinan klaster baru penyebaran Covid-19, menyusul aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja disejumlah kota di Indonesia, selama dua hari terakhir.
"Kita jangan lengah karena ada potensi aksi unjuk rasa kemarin memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19. Karena itu, saya mengimbau agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipasi dengan menyagakan rumah sakit. Ini perlu segera dilakukan, jangan sampai terlambat," kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (9/10/2020).
Legislator PDI Perjuangan ini juga menghimbau kepada para buruh, mahasiswa dan pengunjuk rasa lainnya yang merasakan gejala-gejala Covid-19 seperti batuk, demam dan lainnya agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada.
"Saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa kemarin adalah pejuang. Tapi jangan lupa, kesehatan dan keselamatan jiwa adalah hal yang utama. Jadi sekali lagi, jangan lengah, jika mengalami gejala Covid-19, segera periksakan diri," ujarnya.
Dikatakan Handoyo, sikap mawas diri terhadap kemungkinan terpapar virus corona saat mengikuti aksi unjuk rasa perlu jadi perhatian semua pihak, khususnya para pengunjuk rasa.
"Jika ada peserta demo yang ternyata positif, tentu bisa segera dilakukan tracing agar tidak virus tersebut tidak menyebar dan menjadi klaster besar di kemudian hari," katanya
Dia juga berharap Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama bergandeng tangan untuk meminimalkan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19, menyusul aksi unjuk rasa kemarin. (*)
"Sekali lagi, yang berunjuk rasa kemarin adalah anak bangsa yang kesehatan dan keselamatannya harus terlindungi," tandas politisi dapil Jawa Tengah V itu.