Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi VI Berencana Ciptakan Barometer Harga Komoditas Nasional

Dengan memiliki barometer tersebut diharapkan harga bahan baku komoditas di Indonesia tidak mudah naik atau turun sehingga tercipta stabilitas perekon

Komisi VI Berencana Ciptakan Barometer Harga Komoditas Nasional
Jaka/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. 

TRIBUNNEWS.COM - Melihat harga komoditas bahan baku yang terus berubah, sehingga berpengaruh terhadap kestabilan harga perekonomian di masyarakat, Komisi VI DPR RI berencana untuk menciptakan barometer harga komoditas bahan baku nasional.

Dengan memiliki barometer tersebut diharapkan harga bahan baku komoditas di Indonesia tidak mudah naik atau turun sehingga tercipta stabilitas perekonomian.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat yang diikutinya secara virtual antara Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Ia berpendapat, dengan adanya patokan harga nasional dapat memberikan proteksi penguatan kepada ekonomi kerakyatan.

“Nah kalau harga komoditas ini bisa dijadikan patokan yang tiap hari akan diikuti di tingkat real pasar di bawah, naik turunnya (harga) itu jelas, apakah harga pasar di bawah itu turun atau naik. Kalau sekarang kan patokannya apa, sekarang tidak ada. Nah kami berharap rapat ini salah satu kesimpulannya merekomendasikan supaya dibuat harga-harga komoditas nasional kita,” jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, selama ini para produsen di tingkat hulu seperti petani tidak memiliki bayangan harga yang pasti untuk menghitung profit yang mereka harapkan.

Selama ini, dikatakannya yang menjadi patokan harga para petani tersebut adalah harga di tingkat internasional yang jelas tidak relate karena memiliki perbedaan harga yang terlampau tinggi.

“Selama ini kita masih mengikuti harga internasional, itupun hanya beberapa komoditas. Saya pikir tidak masuk akal dengan 46 persen penduduk kita yang hidup dari pertanian, kemudian kita bikin instrumen supaya mereka jadi fresh maker, tetapi tidak ada perlindungan harga di tingkat negara sebesar Indonesia ini,” terangnya.

Aria berharap persoalan ini dapat menjadi ikhtiar bersama bagi pemerintah dan DPR terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat-rakyat kecil.

Untuk itu, ia berharap Komisi VI DPR RI dengan Kemendag periode saat ini nantinya dapat memberi kepastian yang positif kepada rakyat terutama para petani dengan segera menciptakan patokan harga komoditas tersebut.

“Ini yang saya pikir perlu jadi ikhtiar kita bersama. Berapa harga komoditas kebutuhan bahan pokok oleh pemerintah itu, bagaimana ini segera Kemendag punya legacy yang akan kita tinggalkan bersama dengan Komisi VI, itu mematok harga komoditas-komoditas masing-masing komoditas untuk disahkan secara nasional,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas