TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diretas baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengusulkan kenaikan anggaran BSSN guna menopang kebutuhan meningkatkan keamanan siber. Kharis mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung anggaran yang maksimal untuk mengoptimalkan keamanan siber.

“Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara, yang di mana tertuang dalam RPJMN BSSN,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Kharis berharap, BSSN meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Tak hanya itu, menurutnya perlu juga ditopang infrastruktur dan teknologi yang baik untuk keamanan siber nasional.

“Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastruktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC)," ujar Kharis.

Situs milik BSSN itu diretas sehingga muncul perubahan halaman muka atau defacement. Situs Pusat Malware Nasional milik BSSN itu tidak dapat diakses pada Senin (25/10/2021).

Berdasar cuitan akun Twitter @son1x777, peretas situs BSSN berasal dari Brazil. Peretas tersebut menggunakan nama 'theMx0nday' sebagai identitasnya dan menyebut situs BSSN telah terkena serangan deface sejak Rabu (20/10/2021).

Peretasan dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara Brazil. Terkait peretasan yang terjadi hampir sepekan itu, tim BSSN hingga saat ini tengah melakukan penanganan guna memulihkan situs yang diretas tersebut. dirincikan bahwa dalam situs tersebut berisi data-data respository malware yang dikumpulkan oleh pihak BSSN. (*)