Tribun

Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Cianjur

Komisi V DPR RI mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Cianjur.

Editor: Content Writer
zoom-in Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Cianjur
Singgih/nvl (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi saat memimpin Kunlap Komisi V DPR RI ke Stasiun Pasar Senen. 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi V DPR RI mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Cianjur, Komisi V DPR RI mendengarkan banyak hal terkait persoalan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang seharusnya didapatkan masyarakat secara baik.

Namun, Komisi V DPR RI justru mendapatkan temuan banyaknya jalan yang rusak, dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang belum bisa tercover keuangan daerah.

“Oleh karena itu, melalui regulasi yang baru nantinya, Undang-Undang Jalan, semoga apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten Cianjur, terutama terkait dengan infrastruktur jalan itu bisa menjadi peluang bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih,” urai Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Cianjur, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).

Dalam berbagai proyek infrastuktur di daerah, Komisi V DPR RI selalu menekankan agar pemerintah mengutamakan keikutsertaan penyedia jasa konstruksi lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan antara lain agar meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal yang akan berdampak positif pada ekonomi daerah tersebut.

Terkait dengan revisi Undang-Undang Jalan yang telah selesai dibahas Komisi V DPR RI bersama pemerintah, Arwani menjelaskan mengenai skala prioritas kebutuhan pembangunan memang harus dijawab oleh pemerintah pusat.

Namun, alokasi anggaran tidak hanya menjadi domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR0 atau terbatas pada alokasi anggaran dari APBN, tetapi juga perlu ada strategi untuk memberikan intervensi terhadap kebijakan anggaran di pemerintah daerah.

“Saya kira kita nanti ada Undang-Undang Jalan yang baru. Nantinya kita juga terus dorong ada inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan (pemerintah daerah), tentu sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang bisa memfasilitasi persoalan-persoalan terkait dengan infrastruktur yang ada di pemerintah daerah, khususnya dalam (program-program) pemerintah daerah,” jelas politisi PPP itu.

Sebagaimana diketahui, kualitas infrastruktur mempengaruhi daya tarik suatu daerah. Semakin baik kualitas infrastruktur, maka akan semakin meningkatkan kunjungan ke daerah tersebut, termasuk untuk Cianjur. Kondisi infrastruktur yang baik, seperti jalan dengan kondisi yang mantap, pasokan air baku dan air minum yang cukup, dan permukiman yang layak, akan mendorong pemulihan roda perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI di antaranya, Ridwan Bae (F-PG), Sri Rahayu (F-PDI Perjuangan), Sarce Bandaso (F-PDI Perjuangan), Tamanuri(F-NasDem), dan Jhoni Allen(F-PD). Turut hadir mendampingi, sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI(*)

Ikuti kami di
berita POPULER
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas