TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik saat menjadi keynote speaker pada  webinar bertajuk 'Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik', Senin siang (14/02/2022).

“Demokrasi adalah sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi yang berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan," ujar Netty.

Lebih lanjut, ia mengatakan upaya mendorong  keterwakilan perempuan di politik sebagai langkah strategis yang dapat mendukung  peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik.

"Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik. Keberadaannya  dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta makin mendekatkan pada sasarannya, yakni kesejahteraan rakyat  sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945,” tegas Netty.

Anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut juga mengemukakan harapannya agar banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu.

"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan  setidaknya 30 persen perempuan terpilih.  Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat  provinsi dan kota-kabupaten," katanya.

Menurut Netty, perempuan yang aktif di politik  seyogianya membangun kapasitas yang mumpuni agar mampu mengemban jabatan strategis serta  menyelesaikan masalah dan menjawab berbagai isu yang sangat dinamis di tengah disruptif 4.0," ucap Netty.

Netty menutup pemaparannya dengan mengutip ucapan politisi dan pahlawan nasional  J. Leimena tentang hakikat politik.

“KPU dan Bawaslu harus mampu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya  demokrasi berkualitas, demokrasi yang melayani rakyat. Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya politik bukan sekedar alat untuk mencapai kekuasaan,  tapi politik adalah seperangkat etika untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat  Indonesia,” tutupnya. (*)