TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan kondisi di lapangan yang terjadi di seluruh Wilayah Indonesia, di mana kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG yang telah menjadi Pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini, diduga telah menaikkan angka kemiskinan.

“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut”, tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.

Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.

Akmal mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah belum benar-benar direalisasikan. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada”, tutur Akmal.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi minyak goreng di mana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal perlu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaanya, termasuk distribusinya.

“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan makin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan”, tutup Andi Akmal Pasluddin. (*)