Tribun

Komisi VIII DPR RI Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.

Editor: Content Writer
zoom-in Komisi VIII DPR RI Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran
DPR RI
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk memastikan  pelaksanaan Program-Program Kementerian Sosial yang meliputi Bantuan Sosial dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk memastikan  pelaksanaan Program-Program Kementerian Sosial yang meliputi Bantuan Sosial dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran, mengingat di masa pandemi saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kementerian Sosial memiliki banyak sekali program seperti PKH program keluarga harapan, kemudian bantuan-bantuan santunan non tunai, kartu sembako, serta bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar yang diberikan kepada Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk juga apakah sudah tepat sasaran atau tidak ya," ucapnya usai memimpin pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan, juga dengan seluruh stakeholder mitra kerja Komisi VIII DPR RI, dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana, di Balai Kota Balikpapan, Selasa (19/04/2022).

"Karena program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini memang terdampak secara ekonomi gitu ya akibat dari pandemi covid 19," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ace juga menambahkan sejauh ini belum ada laporan-laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian Bansos di kalimantan Timur. Sejauh ini menurutnya penyaluran berlangsung cukup lancar, dan diharapkan program-program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.

Adapun pengawasan akan dilakukan dalam memantau pelaksanaan penyaluran bansos. Ace berharap pengawasan juga dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah maupun masyarakat umum.

Mengingat peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri, butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.

"Jika misalnya penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya maka segera melaporkan kepada kementerian sosial pusat untuk diperbaharui datanya. Yang kedua jika misalnya Anda gagal salur akibat dari tempat orang yang sudah meninggal kemudian datanya tidak tepat dan lain-lain sudah seharusnya itu segera dilaporkan kepada Kementerian Sosial Pusat," jelasnya.

"Kementerian sosial sendiri telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka punya mekanisme di dalam melakukan verifikasi dan validasi datanya. Jadi kalau gagal salur misalnya, maka segera dilaporkan. Karena bagaimana pun ini adalah uang yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti adanya kesemrawutan distribusi Bantuan Sosial di Kalimantan Timur, meskipun kesemrawutan ini juga dialami oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kunci dari kesemrawutan ini adalah pendataan yang dilakukan oleh operator desa, di mana honor yang didapat operator desa untuk mendata seluruh penerima bantuan hanya sebesar Rp350.000 sebulan. Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan gaji Pendamping Keluarga Harapan sebesar Rp3.500.000.

Halaman
123
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas