Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

YLKI Minta Pemerintah Tindak Tegas Peredaran Panganan Asal China yang Masuk Secara Ilegal

YLKI meminta pemerintah tegas menindak peredaran panganan ilegal asal China.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Dewi Agustina
zoom-in YLKI Minta Pemerintah Tindak Tegas Peredaran Panganan Asal China yang Masuk Secara Ilegal
Hari Dharmawan
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo meminta pemerintah tegas menindak peredaran panganan ilegal asal China. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo meminta pemerintah tegas menindak peredaran panganan ilegal asal China.

Ia meminta pemerintah menelusuri rantai pasok makanan tersebut sehingga bisa beredar dengan bebas.

"Kalau bisa ya ini pelakunya ditelusuri sama diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal," kata Sudaryatmo melalui keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya diberitakan, kasus peredaran pangan berbahaya dan berasal dari China terjadi di Sukabumi beberapa waktu lalu.

Baca juga: Didaftarkan ke UNESCO, Panganan Tempe Diharapkan Bisa Mendunia

Akibatnya belasan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual dan muntah usai membeli snack asal China bermerek 'Hot Spicy Latiru dan Latiao Strips'.

Sudaryatmo menduga persebaran pangan berbahaya asal China tersebut sudah luas apalagi Sukabumi jauh dari daerah perbatasan antar negara.

Berita Rekomendasi

"Sukabumi kan bukan daerah perbatasan kan. kecuali kalau di Kalimantan Barat, nah itu masuk akal (beredar secara ilegal)," ucap Sudaryatmo.

Berkaca pada kasus tersebut, dia pun meminta pengawasan ditingkatkan.

Hal itu agar permasalahan kesehatan yang timbul akibat jajanan yang mengandung bahan berbahaya dapat diantisipasi.

Dia mendorong pemerintah daerah terutama dinas terkait seperti dinas pendidikan dan kesehatan untuk lebih aktif melakukan pengawasan.

Sebab, kejadian di Sukabumi itu masuk ke ranah kedua dinas tersebut.

"Karena ini menyangkut jajanan di sekolah, mestinya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan secara periodik melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terhadap produk yang dijual," ujar Sudaryatmo.

Baca juga: Bayi di Sukabumi Meninggal Dunia Diduga Usai Imunisasi, Kemenkes dan Komnas KIPI Beri Penjelasan

Lebih lanjut, dia menyebut kasus keracunan tersebut dapat terjadi karena pengawasan dan regulasi Indonesia lemah.

Halaman
12
Tags:
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas