Biaya Haji 2023 Akan Berubah, Usulan Tambahan Rp69 Juta Batal? Kemenag: Masih Fleksibel
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 masih berpeluang akan berubah.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Anita K Wardhani
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 masih berpeluang akan berubah.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab mengatakan peluang perubahan biaya haji masih terbuka.
Baca juga: Kemenag: Usulan BPIH sudah Menghitung 30 Persen Penurunan Harga Paket Layanan Haji
Saiful mengungkapkan usulan proporsi pembagian 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), dan 30 persen dari nilai manfaat dana haji dari Kemenag masih dapat berubah.
"Apakah 30-70 harga mati? Kalau saya pikir ini masih fleksibel, cuma ini menawarkan. Pemerintah menawarkan itu angka ideal," ujar Saiful dalam diskusi "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Usulan BPIH ini, menurut Saiful, merupakan angka ideal yang ditawarkan oleh Pemerintah.
Dirinya mengungkapkan angka ideal ini masih dapat diterapkan pada tahun-tahun mendatang.
Baca juga: Menteri Agama Sampaikan Masukan dari KPK soal Rencana Kenaikan Biaya Haji
"Cuma angka ideal dicapai saat ini, atau nanti dua tahun ke depan ini yang harus usulkan," tutur Saiful.
Besaran dan proporsi BPIH, kata Saiful, masih dinamis karena Kemenag masih bakal membahas dengan Komisi VIII DPR RI.
Pemerintah dan DPR masih melakukan kajian terkait biaya perjalanan haji pada tahun ini.
"Sebenarnya angka masih relatif dinamis karena Kemenag dengan Momisi VIII terus membahas meneliti mengkaji ulang terkait usulan tersebut. Nanti akan Insya Allah di bulan Februari akan diputuskan," pungkas Saiful.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan Bipih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.