Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengungkapkan pihaknya bakal menyiapkan pendamping khusus untuk jemaah lanjut usia Indonesia.

Para pendamping khusus itu bakal mendapatkan pelatihan khusus. Hilman mengungkapkan para pendamping khusus tersebut harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan para lansia.

"Para pendamping yang ditraining secara khusus. yang mentalnya, cara komunikasinya, cara memahaminya, budayanya. isalkan umur 80 tahunan dari Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang dampingi harus petugas yang ngerti," ujar Hilman dalam Coffee Morning: Biaya Haji Naik? di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Soal Kepastian Dana Haji

Sementara itu terkait perkembangan pembahasan ongkos haji, Mujab menyampaikan bahwa pembahasan soal dana haji ini masih sangat dinamis.

Menurutnya bakal ada diskusi-diskusi lebih lanjut dengan DPR, BPKH, dan pihak lainnya. “Februari akan diputuskan. Akan terus berkembang pembahasannya,” katanya.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik, Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja dan Prestasi BPKH Kelola Dana Haji

Mujab mengatakan dalam perkembangannya nanti bisa jadi biaya haji yang ditanggung jemaah lebih murah di bawah usulan Kemenag. "Apakah 30-70 harga mati? Kalau saya pikir ini masih fleksibel, cuma ini menawarkan. Pemerintah menawarkan itu angka ideal," katanya.

Seperti diketahui, Kemenag sebelumnya mengusulkan total biaya haji sekitar Rp 98,8 jutaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 69 jutaan ditanggung calon jemaah. Sisanya sekitar Rp 29 jutaan ditanggung nilai manfaat atau subsidi pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Mujab mengatakan proporsi antara biaya haji yang ditanggung jamaah dan nilai manfaat dari BPKH harus diatur.

Ia menyebut proporsi 70 persen dari jamaah dan 30 persen dari BPKH itu adalah angka ideal.

Namun angka proporsi yang ideal itu apakah diterapkan tahun ini atau dua tahun lagi, ini yang perlu dibahas bersama.

"Cuma angka ideal dicapai saat ini, atau nanti dua tahun ke depan ini yang harus usulkan," tutur Mujab.

Besaran dan proporsi BPIH, kata Mujab, masih dinamis karena Kemenag masih bakal membahas dengan Komisi VIII DPR RI.

Pemerintah dan DPR masih melakukan kajian terkait biaya perjalanan haji pada tahun ini. "Sebenarnya angka masih relatif dinamis karena Kemenag dengan Momisi VIII terus membahas meneliti mengkaji ulang terkait usulan tersebut. Nanti akan Insya Allah di bulan Februari akan diputuskan," kata Mujab.