Calon Jemaah Haji Lansia 109 Tahun Diverifikasi, Diperika Kesehatannya untuk Penuhi Syarat Beribadah
Ada jemaah usia 109 tahun berangkat. Kemenkes melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi kesehatan para calon jemaah lansia.
Editor: Anita K Wardhani
Tak Ada Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memastikan bahwa dana haji sebesar Rp166,01 triliun yang dikelola pihaknya dalam keadaan aman. Ia memastikan tidak ada dana haji yang diinvestasikan pada proyek infrastruktur.
"Dana Haji aman. Sampai saat ini ada 166 triliun dengan antrian persisnya 5,26 juta jemaah. Tidak ada satu sen pun untuk langsung kepada infrastruktur. Sebagaimana yang ditudingkan oleh khalayak publik, karena tidak mungkin kami membiayai infrastruktur secara langsung," kata Indra dalam diskusi "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Indra mengatakan selama ini BPKH selalu mengelola dana haji sesuai aturan syariah. BPKH, kata Indra, selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengelolaan dana haji. "BPKH pengelolaannya murni syariah, sesuai arahan dan konsultasi DSN MUI," kata Indra.
Selama ini BPKH juga berupaya mengelola dana haji secara berkeadilan. "Bukan hanya istitho'ah tapi juga ada keadilan keberlanjutan ini yang penting karena sustainability factor dari survalitas. Kalau kita mau jadi peradaban yang baik memang harus bisa me-manage resources," ucap Indra.
BPKH sendiri berencana berinvestasi pada syarikah atau perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi. Mulai tahun 2023 ini, pelayanan ibadah haji ditangani oleh holding company ini atau perusahaan-perusahaan jadi Syarikah di Arab Saudi. Sebelumnya layanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan di bawah naungan Muassasah atau semacam yayasan.
"Betul (investasi di syarikah) sekali memang, Kepala BPKH dan beberapa Kepala Badan Pelaksana sedang berangkat ke Saudi bersama stakeholder lain untuk membangun syirkah (kerja sama) yang sama," ujar Indra.
Langkah investasi ini, kata Indra, dilakukan untuk membantu menekan biaya haji Indonesia. Dirinya mengatakan selama ini Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbesar. "Supaya kita punya level playing field yang sama, bargain yang sama. Jangan lupa Indonesia adalah pengirim terbesar jemaah haji 212 ribu, tahun 2019 bahkan ditambah 10 ribu, jemaah umrah juga tertinggi sekarang mendekati nilai dua juta," tutur Indra.
Baca juga: Kemenkes Bakal Beri Pembinaan Kesehatan Lebih Spesifik ke Jemaah Haji
Indra berharap negosiasi antar Pemerintah dapat menyukseskan rencana investasi BPKH di syarikah. "Artinya Indonesia market besar untuk Saudi, harapannya secara G to G (government to government). Pak Presiden dan pak Wakil Presiden dan Kementerian Agama dan juga kami secara diplomatik. Supaya ada equal dealing treatment yang bersama-sama kita membangun bisnis," tutur Indra.
Sejauh ini, kata Indra, BPKH telah berkonsultasi dengan Kemenag terkait regulasi investasi pada syarikah ini. "Kami sudah mengarah ke sana, kami konsul juga ke Kementerian Agama. Bagaimana ketentuan regulasi supaya tidak ada yang miss di tengah jalan," kata Indra.
Menurut Indra, pihaknya bakal segera memberikan layanan haji jika mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi untuk mendirikan Syarikah. "Apapun kalau dalam kesempatan pertama kami akan melakukan investasi apabila syirkah entitas bisnisnya sudah di-approve oleh Kerajaan Saudi dan kami bisa sejajar dengan yang lain dan memberikan servis terbaik bagi jemaah haji Indonesia," kata Indra.(tribun network/fah/dod)
