Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengklarifikasi perihal isu penghentian layanan makanan atau katering bagi jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji 2023.

Ashabul mengatakan, berdasarkan rapat Panja, pada tahun ini DPR melalui Komisi VIII mendorong Kementerian Agama (Kemenag), untuk tetap menyiapkan makanan bagi jemaah haji, baik sebelum maupun sesudah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

"Jadi gini, DPR telah mendorong agar makanan yang disiapkan baik menjelang Armuzna maupun setelah Armuzna," kata Ashabul saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/6/2023).

Ashabul mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya memang jemaah tidak diberi makan, tiga hari menjelang puncak haji di Armuzna dan dua hari setelah itu.

Namun pada tahun ini Panja DPR mendorong Kemenag agar menyiapkan makanan untuk para jemaah haji Indonesia.

"Kalau selama ini itu kan tahun-tahun sebelumnya jemaah tidak diberikan makan selama kurang lebih lima hari, tiga hari sebrlum masuk Armuzna dan dua hari setelah Armuzna," ujar legislator PAN itu.

"Tahun ini kita dorong agar Kementerian Agama dapat menyiapkan (makanan). Ibarat orang mau pergi berperang kan butuh makan, sebelum puncak haji menuju puncak haji itu kan orang butuh persiapan fisik yang sehat, gizi yang bagus," imbuhnya.

Namun, lanjut Ashabul, terdapat kendala teknis dalam pendistribusian makanan oleh pihak penyedia katering.

Pasalnya, seluruh akses menuju Makkah atau menjelang puncak ibadah haji ditutup.

"Sehingga mobil-mobil truk yang mau mengantar katering itu tidak dapat lagi menjangkau hotelzhotel jemaah. Jadi itu masalahnya teknis," ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI meminta hal itu menjadi evaluasi agar di tahun mendatang, makanan siap saji dapat didistribusikan lebih awal kepada para jemaah haji, atau sebelum puncak haji.

Ashabul mengaku telah mengonfirmasi perihal hal tersebut kepada Kementerian Agama RI.

"Kita imbau agar tahun-tahun ke depan makanan siap saji bisa didistribusikan lebih awal," ujarnya.

Baca juga: Wapres Minta Jemaah Haji yang Wukuf Doakan Indonesia Bebas dari Konflik Saat Pemilu

"Sehingga kendala-kendala teknis tadi itu tidak menjadi penghalang jemaah untuk mendapatkan fasilitas makanan baik dua hari menjelang Armuzna maupun setelah Armuzna," tandasnya.

Kemenag Sesalkan Cuitan Anggota Fraksi PKS Soal Katering Jamaah Haji, Anna Hasbie: Isinya Bernuansa Memfitnah

Kementerian Agama lewat juru bicara Anna Hasbie sesalkan cuitan bernada fitnah disebar oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Iskan Qolba Lubis. 

Melalui akun twitternya @IskanQL, Iskan menyebut PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi 1444 H/2023 M menghentikan katering jamaah haji secara sepihak.

"Saya sangat sesalkan cuitan Pak Iskan Qolba Lubis melalui akun twitternya. Cuitan itu diunggah di Tanah Haram, tapi isinya bernuansa fitnah," kata Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie di Makkah dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Menurut Anna, memang benar bahwa hari ini, 7 Zulhijah 1444 H, ada penghentian sementara katering jemaah haji di Makkah. Penghentian sementara juga akan dilakukan pada 14 dan 15 Zulhijah 1444H.

"Kebijakan penghentian sementara itu bukan diambil sepihak, tapi hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR. Inilah yang saya sebut cuitan Pak Iskan bernuansa fitnah. Atau jangan-jangan Pak Iskan tidak tahu substansi kesepakatannya?" sebut Anna.

Dijelaskan Anna, masa tinggal jemaah haji Indonesia di Makkah, rata-rata 25 hari. Dalam rentang itu, Kemenag dan DPR menyepakati bahwa selama di Makkah, jemaah haji Indonesia mendapat 66 kali makan yang terdistribusi dalam 22 hari. 

Karenanya kata Anna, ada tiga hari yang akan dihentikan sementara, yaitu pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Dalam rentang 8 - 13 Zulhijah, jemaah akan mendapat layanan katering di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina).

Kemenag, lanjut Anna, bahkan telah menyosialisasikan kebijakan tersebut sejak jauh-jauh hari, tepatnya sejak 11 Juni 2023. Tujuannya, agar jemaah memahami lebih awal dan bisa mempersiapkan diri.

"Jika hari ini jemaah membeli makan itu karena mereka sudah memahami adanya info penghentian sementara layanan katering yang kami sosialisasikan," sebut Anna.

Penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut dikatakan Anna dikarenakan kondisi di Makkah sudah sangat padat. Jemaah dari seluruh dunia sudah berada di Makkah.

Sehingga sering terjadi kemacetan dan itu tidak memungkinkan dilakukan proses distribusi katering.

“Jangankan wilayah yang jauh, kawasan yang dekat hanya sekitar dua kilometer pun harus ditempuh dalam waktu lama. Kalau ada katering, kemungkinan akan terlambat sampai jemaah,” sambungnya.

Anna menegaskan bahwa PPIH Arab Saudi sangat terbuka pada saran dan masukan. Namun, tidak semestinya hal itu bernuansa fitnah, apalagi disampaikan melalui media sosial.

"Semua kita mengajak netizen untuk bijak bermedia sosial. Dan, sebagai anggota DPR, mestinya Pak Iskan harus bisa menjadi teladan dalam kebaikan, bukan malah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, bahkan menjurus fitnah atau hoaks," tandasnya.

Diketahui anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Iskan Qolba Lubis melalui akun twitternya @IskanQL, Iskan menyebut PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi 1444 H/2023 M menghentikan katering secara sepihak.

Baca juga: PPIH Dituding Hentikan Katering Jemaah Haji Secara Sepihak, Kemenag: Itu Fitnah

"Darurat Haji 2023?hari ini 25/6 @Kemenag_RI menghentikan katering secara sepihak dn tdk sesuai dg kesepakatan df PANJA HAJI, jemaah terpaksa saweran bersama beli makanan,gmn dg jemaah yg pas-pasan ?kok jadi begini ....??? @FPKSDPRRI," demikian dikutip dari akun @IskanQL.

Adapun cuitan tersebut diunggah Minggu (25/6/2023) pukul 11.41 WIB. Cuitan itu mendapatkan 404 balasan, 169 balasan kutipan dan dibaca 178 ribu pengguna Twitter.